Hizbullah: Kami Tidak Terlibat Urusan Pemerintahan Baru Suriah (5)

POROS PERLAWANAN – Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qasim menegaskan bahwa Hizbullah tidak memiliki hubungan apapun dengan Pemerintahan baru Suriah dan tidak akan terlibat dalam dinamika internal atau arah politik yang diambil oleh negara tersebut, terutama yang berkaitan dengan proses normalisasi dengan entitas Zionis.

“Langkah-langkah menuju normalisasi yang diambil oleh Pemerintahan baru Suriah sangat berbahaya dan harus dihentikan. Namun, bagaimana rakyat Suriah menyikapi hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kami,” tegasnya.

Ia menyampaikan kepercayaan tinggi terhadap rakyat Suriah, seraya mengingatkan bahwa normalisasi tidak pernah membawa keamanan, melainkan justru mendorong agresi Israel seperti yang telah terjadi di berbagai negara Arab lain yang menandatangani perjanjian pengkhianatan tersebut.

Ketidakpedulian Rezim Baru terhadap Golan dan Agresi Israel

Syekh Naim Qasim menyatakan bahwa rezim baru Suriah sepenuhnya pasif dalam menghadapi agresi Israel, bahkan membiarkan pendudukan berlanjut atas lebih dari 600 km² wilayah Suriah, termasuk Dataran Tinggi Golan dan Quneitra, tanpa perlawanan sedikit pun.

“Tidak ada kekuatan militer yang ditinggalkan untuk tentara Suriah, dan Zionis terus memperluas agresinya. Rezim (Jolani) ini bahkan tidak bersuara, apalagi bertindak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa entitas Zionis adalah struktur palsu, ekspansionis, dan genosidal, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat yang ia sebut sebagai “monster biadab”.

Hizbullah Tak Akan Campur Tangan dalam Perlawanan di Suriah

Menjawab pertanyaan apakah Hizbullah akan mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang menyatakan diri sebagai Perlawanan di Suriah, Syekh Qasim menegaskan: “Kami tidak memiliki hubungan dengan Pemerintahan baru Suriah, dan kami juga tidak memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai Perlawanan. Nama mereka mungkin terdengar revolusioner, tetapi kami tidak berurusan dengan proyek perlawanan fiktif.”

Ia menambahkan bahwa Hizbullah tidak memiliki agenda untuk menciptakan atau mengarahkan Perlawanan di Suriah. Semua keputusan sepenuhnya berada di tangan rakyat Suriah.

Isu Perbatasan Lebanon–Suriah dan Ketegangan Regional

Menanggapi ketegangan yang sempat muncul di perbatasan Suriah–Lebanon, Syekh Qasim mengklarifikasi: “Saat itu, kelompok bersenjata mencoba menyusup ke wilayah Lebanon. Hizbullah menginformasikan situasi kepada tentara Lebanon, dan mereka mengambil alih kendali. Kami tidak menginginkan konfrontasi dan tidak campur tangan lebih jauh.”

Ia juga menegaskan bahwa Hizbullah tidak terlibat dalam dinamika pesisir Suriah, Pemerintahan baru negara itu, atau siapa pun yang mengeklaim membentuk poros militer Perlawanan di dalamnya.

Isu Manipulasi Rezim Baru terhadap Lebanon

Menanggapi laporan intelijen asing terkait kemungkinan penggunaan Pemerintahan baru Suriah untuk mengacaukan Lebanon atau menyerang Hizbullah, Syekh Qasim menyatakan, “Kami menerima laporan semacam itu dari beberapa negara asing dan Arab, namun hingga kini semuanya tetap dalam bentuk wacana, asumsi, dan ilusi. Kami tetap waspada, namun tidak melihat implementasi praktisnya di lapangan.”

Joseph Aoun dan Tekanan AS: Hizbullah Menyatakan Sikap

Mengenai dinamika internal Lebanon, Syekh Qasim menyatakan bahwa Presiden Joseph Aoun telah menunjukkan posisi nasionalis yang tegas, termasuk menuntut penarikan penuh pasukan Zionis dari tanah Lebanon, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi negara.

“Kami menghargai posisinya. Semua isu yang beliau tekankan saat ini adalah prioritas kami juga. Pertemuan lanjutan akan membahas strategi pertahanan nasional,” ujarnya.

Namun, ia juga mengungkap bahwa Amerika Serikat dan beberapa negara Arab telah memberikan tekanan keras pada Presiden Aoun, mendorongnya agar meninggalkan pendekatan Perlawanan.

“Mereka bahkan menyarankan bahwa Aoun harus menekan Gerakan Perlawanan secara militer. Namun Presiden tahu bahwa itu pengkhianatan terhadap Lebanon sendiri, dan tidak akan menghasilkan apapun kecuali kehancuran.”

CATATAN REDAKSI: Hizbullah, melalui pernyataan resmi dari Sekjen Syekh Naim Qasim, menegaskan tiga poin utama:

1. Tidak terlibat dalam urusan dalam negeri Suriah, baik mendukung maupun menentang Pemerintahan baru.

2. Menolak dan mengutuk segala bentuk normalisasi dengan entitas Zionis, siapa pun yang melakukannya.

3. Bersikap waspada namun tidak reaktif terhadap ancaman eksternal, termasuk manipulasi rezim baru Suriah atau tekanan dari Amerika terhadap Lebanon.

Bersambung…