Hizbullah: Pelucutan Senjata Perlawanan Mustahil, Tidak Akan Ada Konfrontasi Hizbullah vs Militer Lebanon
POROS PERLAWANAN – Anggota Parlemen Lebanon dari faksi Hizbullah, Ali Ammar menegaskan bahwa pelucutan senjata Perlawanan bukanlah opsi yang dapat dipaksakan. Menurutnya, Piagam PBB dan Konstitusi Lebanon menjamin legitimasi senjata Perlawanan, khususnya menghadapi ancaman agresi Israel yang masih berlangsung.
“Pemerintah Nawaf Salam tidak memahami realitas Lebanon. Kami berkomitmen pada perdamaian internal, tetapi kami tidak akan pernah menyerahkan senjata kami,” ujar Ammar dalam pernyataannya, pada Jumat malam 5 September.
Ia menambahkan bahwa setiap upaya mendeligitimasi senjata Perlawanan justru bertentangan dengan hukum dan konstitusi negara. Ammar menegaskan bahwa Perlawanan telah menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah: menghentikan agresi Israel, membebaskan tanah, dan memperjuangkan tawanan Lebanon.
Tidak Ada Konfrontasi dengan Militer Negara
Dalam wawancara dengan Al-Manar, Ammar menepis isu konfrontasi internal: “Mereka yang berharap terjadi konflik antara Militer dan Perlawanan adalah pihak yang hidup dalam ilusi. Itu tidak akan pernah terjadi.”
Menurutnya, ada arus politik yang berusaha menciptakan jurang antara Militer Lebanon dan Perlawanan, namun Hizbullah tetap menegaskan komitmennya pada stabilitas nasional.
Peta Baru Amerika dan Tekanan Asing
Sementara itu, Anggota faksi “Loyalitas terhadap Perlawanan”, Amin Sherry mengaitkan tekanan Washington terhadap Beirut dengan proyek geopolitik yang lebih luas.
“Orang Amerika sedang menggambar peta Israel di Lebanon dan Suriah,” katanya kepada Al-Mayadeen.
Ia juga menegaskan bahwa partisipasi Hizbullah dalam Pemerintahan bersifat taktis. Mereka tetap hadir dalam proses politik, tetapi akan meninggalkan forum jika rencana pelucutan senjata kembali dipaksakan.
Kabinet Terguncang, Menteri Syiah Walk Out
Pernyataan tersebut muncul setelah rapat Kabinet di Istana Baabda yang dipimpin Presiden Joseph Aoun, membahas isu monopoli senjata negara. Dalam forum itu, lima menteri dari Hizbullah dan Gerakan Amal meninggalkan pertemuan sebagai bentuk protes.
Anggota Dewan Politik Hizbullah, Ghalib Abu Zainab menjelaskan: “Penarikan diri para menteri Syiah menunjukkan bahwa Lebanon menghadapi krisis politik serius. Langkah selanjutnya akan ditentukan sesuai perkembangan situasi.”
Menimbang Opsi Mobilisasi
Hizbullah menegaskan masih terlalu dini untuk menilai sikap Militer Lebanon terkait isu pelucutan senjata. Namun, mereka membuka opsi mobilisasi, termasuk turun ke jalan atau bahkan mengundurkan diri dari Pemerintahan, jika tekanan terus meningkat.
“Perlawanan adalah perhatian strategis permanen bagi musuh Zionis. Kami tidak akan membiarkan Lebanon terseret ke dalam perang saudara,” tegas Ammar.
