Inspeksi Tanpa Batas: Harga yang Harus Dibayar al-Jolani demi Memuaskan Barat
POROS PERLAWANAN – Para inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atas tuntutan Amerika Serikat (AS), melakukan pemeriksaan tanpa batas terhadap seluruh fasilitas militer di Suriah.
Menurut laporan beberapa berita yang mengutip sumber-sumber terpercaya di Suriah, “pemberontak yang menguasai Damaskus” bersama dengan inspektur Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) telah membawa tim inspeksi ke lokasi produksi dan penyimpanan senjata yang sebelumnya tidak terdeteksi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan syarat yang ditetapkan AS sebagai prasyarat pencabutan sanksi terhadap Suriah.
Mengutip laporan Reuters pada Sabtu (29/3), tim OPCW berada di Suriah dari 12 hingga 21 Maret untuk mempersiapkan penghancuran sisa-sisa persenjataan kimia negara tersebut. Para inspektur berhasil mengunjungi lima lokasi, beberapa di antaranya diklaim belum pernah dilaporkan sebelumnya. Fasilitas-fasilitas ini dalam beberapa bulan terakhir menjadi target penjarahan dan serangan.
Menurut laporan tersebut, rezim Jolani tidak hanya mengizinkan para inspektur memasuki lokasi-lokasi ini, tetapi juga memberikan dokumen serta informasi rinci terkait program senjata kimia Suriah. Tingkat kerja sama ini, yang menurut sumber diplomatik disertai dengan “akses tanpa batas,” dianggap sebagai langkah lebih lanjut dalam melaksanakan kebijakan AS di Suriah.
OPCW dalam laporannya mengonfirmasi, “pemberontak Suriah” telah bekerja sama sepenuhnya dengan tim inspeksi dan menyediakan segala fasilitas yang diperlukan. Organisasi ini juga mengumumkan rencananya untuk mendirikan kantor lapangan di Suriah, yang menunjukkan kelanjutan intervensi asing di negara tersebut.
Langkah ini terjadi di tengah pernyataan Washington bahwa penghancuran senjata kimia adalah syarat utama untuk mencabut sanksi terhadap Suriah. Banyak pengamat menilai kerja sama ini sebagai bagian dari strategi AS untuk melemahkan pertahanan Suriah sekaligus mengamankan kepentingan Barat di kawasan.
Pekan lalu, Reuters melaporkan AS telah menyampaikan daftar tuntutan kepada pemerintah Suriah sebagai syarat untuk mencabut sebagian sanksi.
Analisis terhadap daftar tuntutan tersebut menunjukkan AS, sesuai pola politiknya dalam berbagai kesepakatan, menuntut keuntungan nyata sebagai imbalan atas konsesi yang hanya bersifat formal.
Di antara tuntutan AS adalah penghancuran seluruh gudang senjata kimia yang tersisa dan kerja sama dengan AS dalam isu “penanggulangan terorisme.”
Selain itu, Washington menuntut agar individu-individu yang disebut sebagai “pejuang asing” tidak menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan Suriah.
AS juga meminta Suriah menunjuk seorang perwakilan untuk membantu mencari “Austin Tice,” seorang jurnalis yang menurut Washington hilang di Suriah sekitar satu dekade lalu.
Enam sumber yang berbicara kepada Reuters mengungkapkan, AS bersedia mengurangi sebagian sanksi sebagai imbalan atas pemenuhan seluruh tuntutannya.
