Tafsir Ngawur Israel: Bunuh Komandan Hizbullah ‘Bukan Pelanggaran Gencatan Senjata’
POROS PERLAWANAN – Pada Kamis sore 28 Mei, pesawat-pesawat tempur Israel membombardir kawasan Kfar Jousef dan kota Mifdouni di selatan Lebanon dalam dua gelombang.
Diberitakan Fars, sumber-sumber Israel menyatakan bahwa sasaran serangan tersebut adalah seorang komandan senior Hizbullah dari Brigade Ridhwan. Kanal 12 Israel mengeklaim, sasaran serangan di wilayah Al-Shoufiat di selatan Beirut itu adalah Ali al-Husseini, Komandan Unit Rudal Hizbullah.
Meski demikian, hingga kini belum ada berita yang dirilis mengenai syahidnya pejabat atau komandan senior Hizbullah mana pun.
Dalam laporan lain, Kanal 12 Israel mengumumkan bahwa Rezim Tel Aviv telah memberi tahu Washington bahwa “operasi yang ditargetkan untuk membunuh seorang pejabat Hizbullah di Dahieh, Beirut, dilakukan sesuai dengan interpretasi Israel terhadap aturan gencatan senjata dan tidak dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata”.
Serangan Israel ke selatan Lebanon dan Kamis kemarin ke distrik Dahieh di Beirut terus berlanjut, padahal delegasi dari Lebanon dan Israel dijadwalkan akan bertemu kembali untuk perundingan langsung di Washington besok—perundingan yang dianggap Hizbullah sebagai “pengkhianatan”.
Di sisi lain, pada hari Selasa lalu, seorang anggota Dewan Politik Hizbullah, Ghalib Abu Zainab mengatakan, “Iran telah mengirimkan pesan ke Washington melalui perantara bahwa jika ancaman Israel terhadap Beirut dan Dahieh dilaksanakan, seluruh jalur negosiasi akan hancur.”
Meski begitu, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada Kanal 12 Israel bahwa Pemerintahan Donald Trump tidak akan keberatan dengan perluasan operasi militer Israel di Lebanon.
Sementara itu, sumber-sumber militer Israel mengumumkan pada Kamis kemarin bahwa Militer Zionis telah merencanakan “pergerakan operasional yang sangat signifikan” di front Lebanon. Sumber tersebut menambahkan bahwa Komando Utara Militer Israel telah menerima perintah untuk mendirikan “zona penyangga”.
Menurut pejabat militer tersebut, negosiasi dengan Lebanon telah “sangat penting” dan dianggap sebagai proses yang panjang dan menantang.
