Iran dan Mesir Serukan Tindakan Bersama Negara-Negara Islam untuk Hentikan Eskalasi di Gaza dan Lebanon
POROS PERLAWANAN – Iran dan Mesir menyerukan tindakan terkoordinasi dari negara-negara Islam untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “genosida” Israel di Gaza serta meningkatnya serangan terhadap Lebanon. Kedua negara memperingatkan memburuknya krisis kemanusiaan dan keamanan di Kawasan jika situasi terus berlanjut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty mengadakan pembicaraan via telepon pada Kamis malam membahas keadaan darurat regional yang semakin parah dan perlunya respons bersama.
Dalam pernyataan resmi pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut kedua menteri mengutuk “pengepungan kejam” di Gaza serta memperingatkan rencana Israel untuk mengintensifkan operasi militer dan menduduki sepenuhnya wilayah tersebut. Mereka menekankan bahwa negara-negara Islam memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menghentikan pertumpahan darah dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera masuk.
Pembicaraan ini berlangsung di tengah pengumuman Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang menyatakan rencana “bersiap mengambil alih Kota Gaza”. Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai langkah itu “sangat mengkhawatirkan.”
Sejak Oktober 2023, Gaza telah mengalami pemboman dan blokade terus-menerus yang menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina. Pembatasan bantuan dan pangan telah menimbulkan bencana kelaparan yang menewaskan sedikitnya 197 orang, termasuk anak-anak.
Mengenai Lebanon, kedua menteri menegaskan perlunya persatuan internal dan menyerukan Israel untuk menghentikan serangan serta menarik diri sepenuhnya dari Wilayah Pendudukan di Lebanon selatan. Mereka memperingatkan agar tidak ada langkah yang memicu konflik domestik di negara tersebut.
Ketegangan di Lebanon meningkat akibat tekanan Amerika Serikat dan Israel untuk melucuti senjata Hizbullah. Para pemimpin Hizbullah menolak tuntutan itu, sementara Kabinet Lebanon mendukung prinsip bahwa semua senjata berada di bawah kendali negara, namun belum menetapkan jadwal pelaksanaannya. Wakil Kepala Hizbullah, Mahmoud Komati menyebut langkah tersebut sebagai penghinaan dan menegaskan tidak akan melucuti senjata selama agresi Israel masih berlangsung.
Keputusan Kabinet memicu aksi protes di Beirut, mencerminkan penolakan publik terhadap tekanan eksternal di tengah berlanjutnya serangan Israel, termasuk satu serangan di Lebanon timur pada Kamis yang menewaskan enam orang.
