Israel Berniat Jual Sistem Rudal Iron Dome ke Maroko untuk Lawan Aljazair
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Israel dilaporkan telah berkontak dengan Maroko mengenai kemungkinan penjualan sistem rudal Iron Dome, hampir setahun setelah rezim Tel Aviv dan negara Afrika Utara itu menormalkan hubungan diplomatik dalam kesepakatan yang ditengahi oleh mantan Presiden AS, Donald Trump.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Maroko berbahasa Prancis Le Desk, Rafael Advanced Defense Systems, pengembang Iron Dome, telah menyatakan minatnya untuk memasok perangkat keras militer ke Maroko.
Laporan tersebut menegaskan bahwa sistem rudal Iron Dome, yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri, akan memastikan perlindungan yang lebih baik untuk situs militer sensitif Maroko.
Surat kabar harian Spanyol La Razón melaporkan pada Kamis bahwa Aljazair telah mengerahkan rudal di dekat perbatasannya dengan Maroko, setelah pembunuhan tiga orang Aljazair dalam serangan udara awal pekan yang menurut pihak Aljazair, sengaja dilakukan Maroko dengan niat menargetkan daerah perbatasan antara Mauritania dan wilayah yang disengketakan Sahara Barat.
“Pada 1 November… tiga warga negara Aljazair menjadi sasaran pembunuhan pengecut dalam pemboman barbar truk mereka saat mereka bepergian antara Ibu Kota Mauritania, Nouakchott, dan Ouargla,” kata Kantor Presiden Aljazair dalam sebuah pernyataan pada Rabu.
“Beberapa faktor menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Maroko di Sahara Barat melakukan pembunuhan pengecut ini dengan persenjataan canggih,” tambahnya, memperingatkan bahwa tindakan tersebut “tidak akan dibiarkan begitu saja”.
Selama beberapa dekade, hubungan antara Maroko dan Aljazair diwarnai dengan ketegangan. Perbatasan antara kedua negara telah ditutup sejak 1994. Delapan puluh persen Sahara Barat dikuasai oleh Maroko, yang menganggap wilayah itu sebagai miliknya. Sedangkan Aljazair, mendukung Front Polisario, yang memperjuangkan kemerdekaan untuk wilayah yang disengketakan.
Setelah insiden di dekat perbatasan antara Sahara Barat dan Mauritania tahun lalu, Polisario menyatakan gencatan senjata tiga dekade dengan Maroko “batal dan tidak berlaku”.
Israel dan Maroko sepakat pada 10 Desember 2020 untuk menormalkan hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan Pemerintahan Trump, menjadikan negara Afrika Utara itu negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan normalisasi dengan rezim pendudukan tahun lalu.
Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan adalah negara lainnya yang juga menormalkan hubungan dengan Israel tahun lalu.
Trump menyegel perjanjian dalam panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammed VI. Sebagai bagian dari perjanjian, Presiden AS setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat, yang telah menjadi pusat perselisihan dengan negara tetangganya, Aljazair.
Kementerian Luar Negeri Aljazair kemudian menolak sikap Trump, dengan mengatakan bahwa keputusan AS “tidak memiliki efek hukum karena bertentangan dengan resolusi PBB, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat”.
Front Polisario yang pro-kemerdekaan dan mendapat dukungan dari Aljazair, menolak “dalam istilah terkuat” sikap Trump di wilayah Gurun Sahara Barat yang disengketakan, yang menyatakan bahwa mantan Presiden AS itu berusaha untuk memberikan kepada Maroko “apa yang bukan miliknya”.
