Siapa Penanggung Jawab Tewasnya Pengunjuk Rasa Baghdad?
POROS PERLAWANAN – Usai terjadinya unjuk rasa yang berujung kekerasan pada Jumat 5 November lalu di Baghdad, mantan PM Irak Nouri al-Maliki memperingatkan “intervensi tangan-tangan kotor dan pihak-pihak mencurigakan untuk menyulut kekacauan”.
Dilansir al-Alam, bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan itu mengakibatkan 2 orang tewas dan 90 orang lainnya terluka.
Insiden ini ibarat bola salju yang bergulir dan merupakan ancaman bagi semua warga Irak. Tentu jelas bahwa bahaya ini tidak penting bagi pihak yang menginginkan keburukan bagi Irak dan rakyatnya. Bahkan merekalah yang menggiring Irak menuju kondisi genting.
Sebab itu, tugas para pemikir di Irak adalah menahan laju bola salju ini, bahkan melenyapkannya. Mereka mesti menghilangkan segala titik lemah dan problem yang disaksikan rakyat Irak dalam Pemilu, terutama proses penghitungan suara.
Orang-orang yang mementingkan stabilitas dan keamanan Irak harus mengatasi kegelisahan sebagian besar rakyat Irak. Mereka masih meragukan hasil Pemilu, apalagi dengan adanya inisiatif PBB yang menghadiahkan alat penghitung suara kepada Komisi Pemilu Irak.
Kabarnya PBB menyerahkan alat-alat penghitung suara ini kepada Komisi Pemilu Irak melalui Pemerintah UEA. Alat-alat ini dirancang untuk menunjukkan hasil akhir Pemilu, namun tanpa ada verifikasi atas kinerja alat-alat itu oleh korporasi Jerman yang bertindak sebagai pengawas.
Para pengunjuk rasa menyatakan, ketika Pemerintah Irak tak mau lagi menerima tuntutan mereka, mereka akan meningkatkan protes sebagai “peluang terakhir”.
Para pengunjuk rasa menuding Komisi Pemilu mengabaikan tuntutan mereka, kendati sudah banyak peringatan sebelum ini soal keharusan untuk merevisi penghitungan suara.
Salah satu hal yang patut dicamkan usai insiden Jumat lalu adalah upaya provokasi sebagian partai, tokoh politik, dan media-media yang berafiliasi kepada Baath, Saudi, UEA, dan AS. Mereka berusaha menyeret al-Hashd al-Shaabi dalam kericuhan di Baghdad, agar bisa menjadi dalih untuk menjustifikasi kejadian-kejadian mendatang.
Sebab itu, al-Hashd al-Shaabi merilis statemen dan menegaskan, meski pihaknya mendukung hak rakyat untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan tuntutan secara damai, namun ia menolak untuk campur tangan dalam sengketa politik tertentu. Al-Hashd al-Shaabi mengecam segala bentuk upaya partai-partai politik untuk menyeretnya dalam sengketa ini.
Sesuai dengan komitmen yang diikrarkan al-Hashd al-Shaabi kepada bangsa Irak, ia adalah sebuah lembaga keamanan yang menjamin stabilitas dan kedaulatan Irak serta sistem demokratis negara ini di hadapan berbagai tantangan dan bahaya.
Mayoritas faksi-faksi politik menginginkan campur tangan badan yudikatif untuk menghukum mereka yang memerintahkan penembakan ke arah pengunjuk rasa. Mereka menganggap Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keaamanan rakyat. Mereka juga meminta agar aparat keamanan mendukung pengunjuk rasa dan tidak menggunakan senjata atas mereka.
Komandan Operasi Gabungan Irak dalam statemennya menyatakan, Mustafa al-Kadhimi selaku Panglima Besar Angkatan Bersenjata Irak telah menginstruksikan investigasi menyeluruh terkait insiden Jumat lalu.
Sekjen Ashaib Ahl al-Haq, Qais Khazali juga memperingatkan upaya agen-agen intelijen asing untuk menyerang Zona Hijau dan menjadikan Poros Perlawanan sebagai kambing hitam.
