Israel Tingkatkan Penindasan di al-Quds dan Tepi Barat, Anak-anak hingga Ulama Jadi Sasaran Penangkapan
POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, pasukan Pendudukan Israel meningkatkan penindasan di al-Quds dan Tepi Barat selama Juli, dengan menangkap lebih dari 60 warga Palestina di Ibu Kota, termasuk anak-anak dan perempuan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari aksi sistematis untuk memperkuat kendali atas kota suci tersebut, terutama di sekitar kompleks Masjid al-Aqsa.
Menurut kelompok pemantau lokal, delapan anak dan dua wanita turut ditahan, sementara pengadilan Israel mengeluarkan 11 perintah penahanan administratif dan menjatuhkan 18 hukuman penjara. Dua pemuda, Anas Abu Zneid dan Ashham al-Umleh, masing-masing divonis 10 tahun, dan remaja 17 tahun Abdullah Abu Diab dijatuhi hukuman empat tahun.
Israel juga menerapkan sembilan larangan memasuki Masjid al-Aqsa, termasuk kepada Mufti Agung Al-Quds dan beberapa penjaga masjid. Para aktivis perempuan seperti Hanadi Halawani dan Khadija Khwais kembali dikenai larangan bepergian, mencerminkan upaya sistematis untuk membungkam suara solidaritas keagamaan dan nasional Palestina di situs suci tersebut.
Sementara itu, di seluruh Tepi Barat, serangan Militer Israel meningkat drastis. Setidaknya 30 warga Palestina ditangkap dalam operasi antara Senin malam hingga Selasa, termasuk di kamp pengungsi al-Fawwar, serta kota-kota seperti Ramallah, Nablus, dan Qalqilya. Beberapa di antaranya adalah mantan tahanan yang sebelumnya dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata, yang menurut organisasi HAM Palestina, merupakan pelanggaran mencolok terhadap perjanjian yang berlaku.
Total penangkapan di wilayah Tepi Barat dan al-Quds sejak awal agresi telah melampaui 18.000 orang. Operasi Israel seringkali disertai kekerasan fisik, perusakan rumah, serta penggunaan warga sebagai tameng manusia.
Di tengah pengetatan ini, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mendesak Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk segera mencaplok wilayah Tepi Barat. Dalam pernyataannya di Knesset, ia mengeklaim bahwa momen saat ini merupakan “kesempatan emas” untuk menerapkan kedaulatan Israel secara penuh. Smotrich menyebut langkah ini sebagai “koreksi bersejarah” dan mengeklaim mendapat restu diam-diam dari Pemerintah AS.
Seruan Smotrich ini menandai dorongan terbaru Israel untuk melegitimasi pendudukan dan memperluas proyek permukiman ilegalnya yang dikecam oleh hukum internasional.