Jika Diberi Keleluasaan, 95 Persen Rakyat Bahrain Dipastikan Menentang Normalisasi Manama-Tel Aviv
POROS PERLAWANAN – Kelompok oposisi Bahrain, al-Wifaq meminta dari PBB dan masyarakat internasional untuk mengimbau Pemerintah Manama agar mengizinkan rakyat menyuarakan sikap mereka terkait normalisasi dengan Israel.
Dikutip Fars dari al-Mayadeen, al-Wifaq dalam statemennya mengecam sikap sepihak Rezim Al Khalifa dalam mengambil sejumlah keputusan untuk membuat perjanjian, yang berdasarkan UUD, berlawanan dengan kemufakatan rakyat dan norma nasional. Al-Wifaq menegaskan, rakyat Bahrain mesti mengungkapkan pandangan mereka.
“Andai tindak persekusi dihentikan, dunia akan melihat bahwa 95 persen rakyat Bahrain akan mengutarakan penentangan mereka terhadap normailsasi dengan Rezim Zionis”, demikian disebutkan dalam statemen al-Wifaq.
Pekan lalu, Kemendagri Bahrain mengumumkan akan memburu para aktivis medsos yang menyuarakan penentangan terhadap kesepakatan Manama dan Tel Aviv. Para penentang itu diancam dengan sejumlah hukuman.
Di lain pihak, sejumlah pejabat Israel mengungkap alasan “kesepakatan damai” antara Manama dan Tel Aviv diubah menjadi “pernyataan niat baik”.
Mereka mengatakan, penentangan rakyat Bahrain telah menyebabkan lambatnya proses implementasi kesepakatan tersebut. Sebagai contoh, tak lama berselang setelah ditandatanganinya “pernyataan niat baik”, tagar #OrangBahrainMenolakNormalisasiHubungan menjadi trending topic di Twitter.
Berdasarkan laporan situs Arab48, pejabat Israel berpendapat bahwa tidak seperti UEA, kedua pihak Bahrain dan Israel tidak memiliki waktu memadai untuk meraih kesepakatan resmi.
Dalam wawancara dengan harian Haaretz, seorang pejabat Israel mengutarakan kesangsian perihal dicapainya kesepakatan damai antara Manama dan Tel Aviv. Dia berkata, ”Tidak jelas apakah kesepakatan damai resmi akan ditandatangani di masa depan atau tidak.”
Seorang pejabat politik Israel mengatakan, lantaran perjanjian Manama-Tel Aviv bukan sebuah kesepakatan damai resmi, maka perjanjian ini tidak memiliki kekuatan konstitusional. Sebab itu, tak seperti kesepakatan antara UEA dan Israel, perjanjian Manama-Tel Aviv ini tidak akan diajukan ke PBB.
