Jolani ‘Obral’ Pangkat Militer Kepada Para Kombatan Bayaran Non-Suriah

POROS PERLAWANAN – Beberapa hari setelah tercapainya kesepakatan untuk membubarkan fraksi-fraksi bersenjata dan mengintegrasikan mereka di bawah naungan Kementerian Pertahanan Suriah, Komando Umum telah memberikan pangkat tinggi kepada sejumlah mantan kombatan. Keputusan ini menuai kontroversi luas di kalangan masyarakat Suriah yang mempertanyakan legitimasi dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut.

Dikutip dari Tehrantimes pada Rabu 01 Januari, para petinggi tingkat atas kelompok Haiat Tahrir al-Sham (HTS) menerima pangkat mentereng sebagai “Brigadir Jenderal”, meskipun langkah ini seharusnya memerlukan dekrit presiden sesuai dengan prosedur konstitusional. Keputusan ini memicu ketegangan politik, terutama karena fraksi-fraksi bersenjata lainnya, khususnya yang didukung oleh Turki, dilaporkan hanya diberikan pangkat yang lebih rendah atau bahkan sebagian diabaikan.

Peminggiran Para Pemimpin Fraksi Non-HTS

Sementara HTS lebih diutamakan, para pemimpin fraksi-fraksi lainnya, terutama yang didanai oleh Turki, hanya mendapatkan pangkat “Kolonel”. Di antara penerima promosi itu adalah Abu Muhammad al-Turkistani dari Partai Islam Turkistani (TIP), sebuah langkah kontroversial yang berpotensi memperkeruh hubungan dengan Tiongkok.

Seorang teroris terkemuka, Abu Musab al-Suri, dalam bukunya “The Call for Global Islamic Resistance”, pernah menyebut bahwa kelompok TIP secara strategis mengandalkan dukungan AS berdasarkan rencana rahasia yang disahkan Kongres pada 1995 untuk melemahkan Tiongkok melalui konflik etnis dan agama. Langkah al-Jolani ini diperkirakan akan memancing reaksi keras Beijing, terutama karena keberadaan TIP di Suriah telah lama menjadi isu sensitif dalam hubungan internasional.

Posisi Pemerintah Sementara

Di sisi lain, Pemerintah Sementara yang berafiliasi dengan “Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusi dan Oposisi Suriah”, yang mengelola wilayah utara di mana tentara Turki ditempatkan, belum menjalin komunikasi dengan Pemerintahan Mohamed al-Bashir yang baru dibentuk. Pemerintah Sementara tersebut tetap mengelola wilayahnya secara independen dan baru-baru ini mengumumkan promosi perwira polisi di kota Azaz.

Namun, langkah ini dianggap bertentangan dengan keputusan Komando Umum Angkatan Bersenjata Suriah yang telah mengeluarkan perintah promosi. Keputusan tersebut ditandatangani oleh “Komando Umum”, tetapi tidak ada kejelasan apakah al-Sharaa (al-Jolani), pemimpin baru Suriah itu bertindak sebagai Panglima Tertinggi.

Restrukturisasi Cepat oleh Al-Sharaa

Kecepatan al-Sharaa dalam merestrukturisasi militer dan sistem keamanan menimbulkan kecurigaan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat dan mengamankan kekuasaannya sebelum Pemilu, yang menurut pernyataannya sendiri, mungkin tidak akan diadakan hingga empat tahun mendatang. Al-Sharaa telah menegaskan bahwa ia hanya akan menempatkan individu yang ia percayai untuk mengelola “100 hari pertama” pemerintahannya.

Ia juga mengumumkan rencana untuk membubarkan seluruh milisi bersenjata dan memastikan hanya “negara Suriah” yang memiliki otoritas atas senjata. Dalam wawancara dengan Al Arabiya, ia menyatakan keterlibatan kombatan asing dalam revolusi Suriah dan kontribusi mereka dalam menggulingkan rezim Assad membuat mereka layak mendapatkan penghargaan, mengindikasikan niatnya untuk menaturalisasi mereka.

Sikap Al-Sharaa terhadap ISIS dan Kurdi

Al-Sharaa bersikeras bahwa siapa pun yang terkait dengan ISIS adalah musuh dan akan diperangi di seluruh wilayah Suriah. Ia telah memerintahkan fraksi di Suriah selatan untuk menyerahkan senjata berat dan memperingatkan agar tidak mendekati Ibu Kota. Sementara itu, ia tengah bernegosiasi dengan fraksi-fraksi lainnya, termasuk perwira yang sebelumnya membelot yang membentuk Tentara Pembebasan Suriah.

Dalam isu Kurdi, al-Sharaa menunjukkan pendekatan pragmatis yang bertolak belakang dengan ambisi Turki. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memerangi Pasukan Demokratik Suriah (SDF), tetapi tidak keberatan jika Turki mengambil tindakan sendiri. Ia juga menyadari penyelesaian masalah ini membutuhkan koordinasi dengan Amerika Serikat.

Aliansi Politik dan Hubungan Internasional

Al-Sharaa tampaknya fokus memperkuat aliansinya dengan Turki dan Qatar sambil menghindari keterlibatan langsung dengan Yordania dan Uni Emirat Arab. Namun, ia juga membuka pintu untuk bekerja sama dengan Arab Saudi dan Mesir. Dalam hubungan internasional, al-Sharaa berupaya menjaga hubungan baik dengan Eropa, tetapi menempatkan prioritas utama pada Washington, yang dianggapnya memiliki musuh bersama, yaitu “Iran dan Hizbullah”.

Langkah-langkah cepat dan kontroversial ini menunjukkan ambisi al-Sharaa untuk memperkokoh kekuasaannya sambil menghadapi tantangan internal dan eksternal yang kompleks di tengah transisi Suriah menuju babak baru.