Kemarahan Arab Saudi atas Sikap Dewan Transisi Selatan Soal Hubungan dengan Israel
POROS PERLAWANAN — Sumber-sumber Arab melaporkan meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di provinsi-provinsi Yaman selatan dan timur yang diduduki, menyusul bentrokan antara tentara bayaran Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Di tengah situasi tersebut, muncul kemarahan Riyadh terhadap Dewan Transisi Selatan (STC), terutama setelah pernyataan juru bicara Dewan itu terkait kemungkinan hubungan dengan Israel.
Menurut Kantor Berita Tasnim pada Selasa 17 Desember, konflik antara faksi-faksi bersenjata yang berafiliasi dengan Saudi dan UEA terus meluas, sementara keterlibatan Amerika Serikat dan Rezim Zionis juga semakin disorot. Ketegangan meningkat setelah Dewan Transisi Selatan mengambil alih kendali atas Provinsi Hadramaut dan Al-Mahra awal bulan ini.
Seorang sumber yang dekat dengan lingkaran pengambilan keputusan Saudi mengungkapkan bahwa pembahasan intensif tengah berlangsung di Riyadh untuk merespons perkembangan yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya di Yaman selatan.
Riyadh Marah, Negosiasi Buntu
Sumber tersebut mengatakan kepada situs Qatar Al-Arabi Al-Jadeed bahwa kegagalan delegasi gabungan Saudi–Emirat di Aden untuk memaksa Dewan Transisi Selatan menarik pasukannya dari Yaman timur telah membuka babak baru negosiasi di Riyadh.
“Indikasinya menunjukkan fase baru yang lebih kompleks dan penuh ketidakpastian. Masa depan Dewan Kepemimpinan Presiden yang berafiliasi dengan Saudi juga dipertanyakan, mengingat perbedaan tajam di antara anggotanya. Arab Saudi kini sangat marah terhadap Dewan Transisi Selatan,” ujar sumber tersebut.
Meski tekanan lokal dan regional agar pasukan Dewan Transisi Selatan menarik diri dari Hadramaut dan Al-Mahra terus meningkat, kelompok tersebut justru memperkuat kendali keamanannya. Kedua provinsi itu mencakup hampir setengah wilayah geografis Yaman, kaya sumber daya alam, serta berbatasan langsung dengan Arab Saudi dan Oman.
Sumber di Dewan Kepemimpinan Presiden menyebutkan bahwa persiapan tengah dilakukan untuk pertemuan antara Rashad al-Alimi selaku Ketua Dewan tersebut, dan Menteri Pertahanan Saudi, Khalid bin Salman, guna membahas situasi di Hadramaut dan Al-Mahra.
Menurut sumber yang sama, ketegangan di lapangan antara tentara bayaran Saudi dan Emirat terus meningkat, sementara semua opsi masih terbuka.
Gencatan Senjata Gagal, STC Perluas Kendali
Sumber lain melaporkan adanya pertemuan informal selama 24 jam antara pejabat Saudi, elemen-elemen Yaman yang berafiliasi dengan Riyadh, serta tokoh Arab yang memiliki hubungan dengan Dewan Transisi Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pesan Saudi terkait solusi krisis disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Pemimpin Aliansi Suku Hadramaut yang berafiliasi dengan Saudi, Amr bin Habreesh menyatakan bahwa situasi di Hadramaut sangat tegang akibat pergerakan pasukan Dewan Transisi Selatan. Ia mengonfirmasi kehadiran pasukan sukunya di wilayah-wilayah strategis.
Pekan lalu, pejabat setempat di Hadramaut sempat mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Aliansi Suku Hadramaut dan Dewan Transisi Selatan untuk meredakan ketegangan di sekitar fasilitas minyak strategis. Namun, Dewan Transisi Selatan kemudian melanjutkan operasi militernya dan kini menguasai penuh Hadramaut serta Al-Mahra.
Di sisi lain, Juru Bicara Dewan Transisi Selatan, Anwar al-Tamimi mengatakan kepada Al-Arabi Al-Jadeed bahwa pasukan mereka hanya menjalankan misi pengamanan dan mengeklaim situasi di lapangan stabil.
Reaksi Kontroversial Soal Hubungan dengan Israel
Ketegangan semakin meningkat setelah muncul laporan mengenai kontak antara Dewan Transisi Selatan dan Rezim Zionis, termasuk dugaan upaya normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas dukungan Presiden AS, Donald Trump untuk mengakui Pemerintahan Yaman selatan.
Menanggapi laporan tersebut, Anwar al-Tamimi menyatakan bahwa Dewan Transisi Selatan “tidak menolak prinsip hubungan dengan Israel”, namun menegaskan bahwa pihaknya merupakan bagian dari Semenanjung Arab dan akan menyesuaikan kebijakan dengan orientasi politik dan keamanan para pemimpin serta rakyat Kawasan.
“Untuk saat ini, tidak ada hubungan antara Dewan Transisi Selatan dan Israel dalam pengertian yang beredar di sejumlah media,” kata al-Tamimi.
Dugaan Hubungan Mendalam dengan Israel
Meski demikian, berbagai laporan media internasional menyoroti keterlibatan Israel dalam konflik ini. Surat kabar Inggris, The Times melaporkan bahwa Dewan Transisi Selatan telah mengirim delegasi untuk bertemu pejabat Israel berdasarkan kepentingan bersama melawan Sanaa.
Media Zionis juga melaporkan bahwa UEA telah membawa sejumlah delegasi Israel ke Aden. Laporan Times bahkan menyebutkan bahwa Dewan Transisi Selatan berharap memperoleh dukungan Donald Trump untuk memperluas normalisasi dengan Israel sebagai imbalan atas pengakuan internasional terhadap pemisahan Yaman selatan.
Menurut laporan tersebut, proyek separatis di Yaman selatan yang dipromosikan oleh tentara bayaran Emirat tidak terlepas dari rekayasa politik Amerika Serikat dan Rezim Zionis. Normalisasi dengan Israel disebut telah dijadikan alat oportunisme politik untuk mengamankan dukungan eksternal dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan kelompok-kelompok tersebut.
Informasi yang diungkapkan The Times menunjukkan bahwa berbagai proposal politik Dewan Transisi Selatan mencerminkan jalur yang telah dirancang sebelumnya, bahwa kelompok-kelompok bersenjata ini berupaya menawarkan layanan keamanan dan politik kepada Israel sebagai imbalan atas perlindungan dan legitimasi internasional.
