Ketika Topeng Abu Muhammad al-Jolani dan Pendukungnya Jatuh

POROS PERLAWANAN – Sejak pecahnya konflik di Suriah pada tahun 2011, Abu Muhammad al-Jolani, atau Ahmad al-Shara, telah menjadi figur utama dalam gerakan bersenjata yang menentang pemerintahan Bashar al-Assad. Sebagai pemimpin kelompok teroris Haiat Tahrir al-Sham (HTS), ia dikenal karena kejahatannya bersama ISIS Takfiri. Namun, dengan jatuhnya pemerintahan Assad pada 8 Desember 2024, narasi yang selama ini dibangun oleh platform media Barat-Arab mulai runtuh. Sosok yang dahulu digambarkan sebagai “pejuang kebebasan” kini terbukti sebagai penguasa represif yang memfasilitasi pendudukan Zionis di Suriah dan melakukan pembantaian sektarian.

Kebijakan Al-Jolani Pasca Jatuhnya Pemerintahan Assad

Sejak jam-jam pertama jatuhnya pemerintahan Assad, al-Jolani dan kelompok afiliasinya segera mendominasi Damaskus. Namun, alih-alih menegakkan kepemimpinan yang “demokratis”, pemerintahannya justru ditandai dengan kekerasan, represi, dan pengabaian terhadap kedaulatan nasional.

Kolaborasi Diam-diam dengan Rezim Zionis

Tak lama setelah menguasai Damaskus, al-Jolani memberikan kelonggaran bagi rezim Zionis untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas militer Suriah. Serangan ini menghancurkan hampir seluruh kapasitas pertahanan negara, sehingga Israel dapat dengan mudah memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, rezim Zionis juga berhasil menduduki wilayah selatan Suriah dengan bantuan politik dan militer dari negara-negara Arab yang sebelumnya mendukung kelompok oposisi.

Terlepas dari tindakan agresif ini, al-Jolani tetap bungkam. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan memprovokasi konflik dengan Israel. Sikap ini kontras dengan propaganda yang sebelumnya menempatkan dirinya sebagai pemimpin perlawanan.

Pembantaian Kaum Alawi dan Represi terhadap Oposisi

Di dalam negeri, kebijakan al-Jolani jauh dari citra yang sebelumnya dikampanyekan oleh media pendukungnya. Sejak 6 Maret 2025, wilayah pesisir Suriah—terutama Latakia dan Tartus—menjadi saksi bisu pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil Alawi yang dianggap sebagai pendukung rezim Assad.

Eksekusi Massal dan Penghancuran Infrastruktur

Laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 orang terbunuh dalam serangan sistematis yang dilakukan oleh pasukan HTS. Dari jumlah tersebut, sekitar 830 adalah warga sipil Alawi.

Tindakan kekerasan ini meliputi:

1. Eksekusi lapangan terhadap warga sipil yang dicurigai memiliki hubungan dengan pemerintahan Assad.

2. Pembakaran rumah-rumah warga Alawi serta penghancuran infrastruktur sipil.

3. Pemusnahan pasar dan fasilitas publik untuk melumpuhkan kehidupan ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Sementara itu, kelompok oposisi yang menentang pemerintahan al-Jolani juga menghadapi represi brutal. Beberapa pemimpin oposisi dilaporkan hilang, sementara aktivis yang berbicara menentang rezim baru ini ditangkap atau dieksekusi.

Diamnya Media Barat-Arab terhadap Kejahatan HTS

Sejarah mencatat bagaimana media Barat dan Arab secara aktif mengeksploitasi narasi kejahatan Bashar al-Assad sejak 2011. Namun, ketika Abu Muhammad al-Jolani melakukan pembantaian yang lebih brutal, media-media ini justru memilih diam atau memutarbalikkan fakta.

Distorsi Berita oleh Media Internasional

Beberapa media, seperti Al Jazeera, yang sebelumnya menjadi corong utama perlawanan terhadap Assad, kini menutup-nutupi kekejaman HTS. Bahkan, mereka mencoba membangun narasi bahwa pembantaian di pesisir Suriah hanyalah “pembersihan sisa-sisa rezim Assad”—sebuah pernyataan yang secara implisit membenarkan pembantaian sektarian.

Hal yang sama terjadi pada Al Arabiya, yang sempat menerbitkan artikel yang membenarkan kejahatan terhadap warga Alawi dengan menyebut mereka sebagai “pemberontak”. Artikel ini kemudian dihapus setelah mendapat kecaman luas. Di sisi lain, media Eropa seperti BBC, Deutsche Welle, dan berbagai saluran Prancis tetap berusaha menjaga citra al-Jolani sebagai “pemimpin transisi” yang harus diberi kesempatan.

Sikap Ambigu PBB dan Organisasi Hak Asasi Manusia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi hak asasi manusia yang selama ini aktif mengecam tindakan pemerintah Suriah, kali ini memilih untuk tidak mengomentari pembantaian yang dilakukan HTS. Meskipun jumlah korban telah mencapai ribuan, belum ada resolusi atau pernyataan resmi yang mengecam kejahatan ini. Hal ini mempertegas hipokrisi dalam kebijakan internasional terhadap hak asasi manusia di kawasan Timur Tengah.

Standar Ganda dalam Hak Asasi Manusia

Tragedi di Suriah kembali mengungkap kenyataan pahit tentang politik global: bahwa hak asasi manusia bukanlah nilai universal, melainkan alat politik yang digunakan untuk melayani kepentingan tertentu. Ketika kejahatan dilakukan oleh musuh mereka, media dan organisasi internasional dengan cepat bereaksi. Namun, ketika sekutu mereka yang melakukannya, mereka memilih diam atau memutarbalikkan narasi.

Jatuhnya topeng al-Jolani tidak hanya memperlihatkan wajah asli seorang teroris yang berpura-pura menjadi pemimpin demokratis, tetapi juga mengungkap kemunafikan dalam sistem politik dan media global. Dunia telah menyaksikan bagaimana seorang teroris yang diberi legitimasi oleh Barat, kini berubah menjadi penindas yang lebih brutal dari pendahulunya. Dan ironisnya, dunia memilih untuk diam dan tidak peduli.[PP/MT]