Ketua Parlemen Iran: Republik Islam Berperang Melawan Musuh di Empat Front
POROS PERLAWANAN — Ketua Majelis Permusyawaratan Islam (Parlemen) Iran, Mohammad Baqer Qalibaf menyatakan bahwa Republik Islam Iran saat ini sedang menghadapi perang di empat front sekaligus melawan apa yang disebutnya sebagai musuh Zionis dan Amerika Serikat, yakni di bidang ekonomi, kognitif, militer, dan terorisme.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato sebelum sidang terbuka Parlemen pada Minggu 11 Januari, sebagaimana dilaporkan Tasnim News. Qalibaf menegaskan bahwa situasi nasional berada pada fase yang sangat sensitif dan menuntut kewaspadaan tinggi dalam menghadapi tekanan eksternal.
Menurut Qalibaf, perang ekonomi serta perang kognitif yang mencakup dimensi psikologis, telah berlangsung selama bertahun-tahun dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Adapun perang militer disebut mulai terjadi pada 13 Juni 2025, menyusul agresi militer Rezim Zionis dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Konflik militer tersebut, kata Qalibaf, berlangsung selama 12 hari dan berakhir dengan kekalahan pihak lawan yang kemudian mengupayakan gencatan senjata. Hasil tersebut dikaitkan dengan keteguhan rakyat Iran yang disebutnya sebagai bentuk “rahmat Tuhan”.
Meski demikian, kekalahan militer tersebut dinilai tidak menghentikan upaya musuh. Qalibaf menyatakan bahwa konflik kemudian bergeser ke fase perang terorisme dari dalam negeri dengan memanfaatkan gelombang protes dan tuntutan sah masyarakat.
Pola tersebut, menurutnya, telah dirancang sejak awal, baik sebagai kelanjutan dari kemungkinan kemenangan militer maupun sebagai alternatif setelah kekalahan di medan perang.
Dalam konteks perang ekonomi, Qalibaf menekankan bahwa prioritas utama Pemerintah dan Parlemen adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam jangka pendek. Pengendalian nilai tukar dan perlindungan daya beli masyarakat disebut sebagai dua pilar utama kebijakan tersebut.
Kebijakan pengendalian harga dan perlindungan konsumen, lanjutnya, telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Ketujuh serta anggaran tahun berjalan. Harga sejumlah komoditas pokok akan ditetapkan berdasarkan kelompok pendapatan masyarakat, sementara selisih harga akibat inflasi akan dikompensasi melalui kredit yang disalurkan ke kartu atau rekening warga.
Untuk 2026, Qalibaf menegaskan bahwa kenaikan harga barang-barang pokok tidak boleh melampaui kenaikan gaji pekerja dan pegawai. Apabila terjadi selisih, Pemerintah diwajibkan menutupnya melalui mekanisme subsidi yang telah ditetapkan.
Terkait keamanan, Qalibaf menyatakan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi stabilitas ekonomi. Perang terorisme dinilai secara langsung merusak kehidupan sosial, kegiatan usaha, dan mata pencaharian masyarakat.
Dalam konteks tersebut, aparat keamanan, termasuk kepolisian, Basij, dan Garda Revolusi ditegaskan akan bertindak tegas dan tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman teror.
Menutup pernyataannya, Qalibaf menegaskan bahwa Republik Islam Iran membedakan antara protes rakyat yang sah dan aksi terorisme bersenjata. Pemerintah, menurutnya, mengakui hak masyarakat untuk menyampaikan tuntutan, namun tetap akan melawan segala bentuk kekerasan dan teror.
