Koalisi Bayangan: Politik ‘Dua Muka’ Arab dalam Bayang-Bayang Israel

POROS PERLAWANAN — Ketika The Washington Post memublikasikan bocoran dokumen militer AS pada 11 Oktober 2025, peta geopolitik Asia Barat seolah tersingkap dari balik tabir diplomasi. Laporan berjudul “Arab states expanded cooperation with Israeli military during Gaza war, files show”, mengungkap kenyataan yang selama ini hanya dibicarakan di koridor gelap diplomasi: di saat banyak negara Arab mengecam serangan Israel ke Gaza di forum internasional, sebagian dari mereka justru memperluas kerja sama militer dengan Tel Aviv di balik layar.

Keterlibatan yang Tak Lagi Tersembunyi

Dokumen tersebut, yang bersumber dari Komando Pusat AS (CENTCOM), menunjukkan tingkat koordinasi yang mengejutkan. Bahrain, Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab disebut berpartisipasi dalam mekanisme konsultatif bersama Israel, di bawah kendali langsung Washington. Tujuannya eksplisit: menghadapi ancaman Iran dan jaringan aliansinya di Kawasan.

Dalam praktiknya, kolaborasi ini melibatkan integrasi sistem radar, berbagi data intelijen, hingga perencanaan pertahanan udara lintas batas. Pangkalan Al-Udeid di Qatar menjadi titik simpul operasional, tempat para perwira Israel dan Arab bekerja berdampingan dalam apa yang secara resmi disebut “Regional Security Construct”.

Namun, hubungan yang diikat oleh logika ancaman bersama ini segera diuji. Pada 9 September 2025, serangan udara Israel ke Doha, tanpa koordinasi dengan Pemerintah Qatar, membongkar ilusi kepercayaan di dalam aliansi tersebut. Serangan itu bukan hanya melanggar kedaulatan, melainkan juga memperlihatkan siapa sebenarnya pengendali arsitektur keamanan Kawasan.

Pragmatisme yang Menyamar Sebagai Solidaritas

Kebijakan luar negeri negara-negara Arab kini diwarnai oleh dualitas terukur: menampilkan solidaritas publik terhadap Palestina sambil memelihara keterlibatan militer rahasia dengan Israel. Ini bukan paradoks, melainkan strategi bertahan. Dengan tekanan ekonomi, ancaman keamanan, dan ketergantungan pada Washington, banyak Rezim Arab mengadopsi model diplomasi dua tingkat, retorika moral di depan publik, realpolitik di ruang tertutup.

Bagi Tel Aviv, pola ini adalah peluang strategis. Dengan menormalisasi koordinasi keamanan tanpa menuntut pengakuan diplomatik formal, Israel berhasil memperluas radius pengaruhnya tanpa harus menanggung beban politik normalisasi. Namun bagi negara-negara Arab, hasilnya jauh lebih rumit.

Ketika keterlibatan ini terekspos, mereka menghadapi risiko delegitimasi internal. Masyarakat Arab, yang masih memandang isu Palestina sebagai titik identitas moral, mungkin memaknai kerja sama semacam ini sebagai pengkhianatan terhadap nilai dasar solidaritas dunia Islam.

Washington dan Politik Kebergantungan

Di balik semua ini, Amerika Serikat tetap menjadi sutradara utama. CENTCOM bukan hanya memfasilitasi koordinasi, melainkan juga menciptakan arsitektur keamanan yang memperkuat dependensi struktural negara-negara Teluk terhadap infrastruktur pertahanan Barat. Dengan cara itu, stabilitas Kawasan diartikan bukan sebagai keseimbangan kekuasaan, melainkan sebagai kontrol yang dapat dikelola dari luar.

Namun, seperti terbukti dalam insiden Doha, sistem ini rapuh. Ketika Israel bertindak unilateral, bahkan mitra-mitra Arab yang kooperatif pun tak memiliki kapasitas politik atau militer untuk menahan. Ketimpangan ini menelanjangi fakta bahwa yang disebut “aliansi” lebih menyerupai hubungan asimetris yang dikamuflase dengan jargon kerja sama regional.

Iran dan Ruang Diplomasi Alternatif

Bagi Iran, situasi ini tidak semata-mata ancaman, tetapi juga peluang. Ambiguitas Arab membuka ruang diplomatik baru. Teheran tampaknya memahami bahwa tidak semua negara Teluk bersedia menjadikan Israel sebagai pusat gravitasi keamanan regional. Melalui pendekatan berbasis komunikasi terbuka dan diplomasi ekonomi, Iran berupaya mengubah “keterlibatan pragmatis” ini menjadi jembatan menuju kerangka keamanan inklusif, bukan eksklusif.

Jika berhasil, strategi ini dapat menggeser arsitektur keamanan Kawasan dari model subordinatif menuju model interdependen, di mana kekuatan regional membentuk stabilitasnya sendiri tanpa dikendalikan aktor eksternal.

Keseimbangan yang Rawan

Koalisi Arab–Israel yang terbentuk saat ini bukanlah blok politik yang homogen, melainkan jaringan strategis cair yang disatukan oleh kalkulasi ancaman dan tekanan eksternal. Koalisi ini berdiri bukan di atas fondasi kepercayaan, melainkan pada perimbangan risiko; aliansi yang hidup dari kecemasan yang sama, bukan dari visi yang seragam.

Namun, dalam arsitektur semacam itu, satu langkah yang salah, entah serangan sepihak, kebocoran informasi, atau perubahan kebijakan Amerika Serikat pasca-Pemilu, berpotensi mengguncang seluruh bangunan strategisnya. Stabilitas di Asia Barat hari ini bukanlah hasil konsensus, melainkan hasil kompromi yang dibentuk oleh rasa takut bersama.

Selama negara-negara Arab terus menavigasi antara tuntutan kedaulatan dan kenyataan subordinasi, Israel tetap menjadi penerima manfaat utama dari status quo, sementara Iran perlahan menata narasi alternatif, bahwa keamanan sejati hanya mungkin jika kedaulatan kembali ke tangan Kawasan itu sendiri.

Pada akhirnya, diplomasi modern di Timur Tengah tidak lagi ditentukan oleh siapa yang berbicara paling keras, melainkan oleh siapa yang mampu bertindak paling senyap, namun paling efektif.