Legislator Hizbullah Sebut Pendekatan Negosiasi Pemerintah Lebanon ‘Dilandasi Ketundukan’ Tanpa Konsesi Apapun
POROS PERLAWANAN – Perwakilan Hizbullah di Parlemen Lebanon menyatakan, pendekatan negosiasi Pemerintah didasarkan pada logika mengalah tanpa memperoleh konsesi atau keuntungan apa pun. Pendekatan tersebut juga meremehkan risiko, konsekuensi, dan perlindungan kepentingan Lebanon.
Fars melaporkan, anggota Fraksi “Loyalitas kepada Perlawanan” yang berafiliasi dengan Hizbullah di Parlemen Lebanon, Ali Fayyadh menekankan,”‘Kami tidak mencari konfrontasi dengan Pemerintah Lebanon, dan kami juga tidak ingin menyeret negara ini ke dalam masalah internal. Kelompok-kelompok lain yang menentang Perlawanan mungkin menyambut baik upaya menyeret negara ini ke dalam masalah internal dengan dalih melucuti senjata Perlawanan. Namun, jika kita realistis, ada jalan yang terjalin erat dengan identitas, masa depan, posisi, dan kepentingan negara kita, yang mendorong negara ini maju tanpa perdebatan atau konsensus nasional. Kita tidak dapat menyangkal bahwa jalan ini mendorong Lebanon maju di hadapan tekanan Israel dan ancaman Amerika.”
Menurut el-Nashra, dalam sebuah upacara peringatan di Bir Hassan, Fayyadh mengatakan, “Kinerja negosiasi Pemerintah cacat, lemah, dan kacau. Pendekatan negosiasi Pemerintah didasarkan pada logika mengalah tanpa menerima konsesinya atau pencapaian apa pun. Pendekatan ini juga meremehkan risiko, konsekuensi, dan perlindungan kepentingan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sikap ini tidak hanya berasal dari kami yang secara fundamental tidak setuju dengan Pemerintah, tapi juga ini juga dirasakan oleh negara-negara Arab dan Eropa yang mendukung negosiasi langsung. Mereka menentang gaya negosiasi Pemerintah Lebanon dan memperingatkannya mengenai konsekuensi dari tindakannya.”
Fayyadh menekankan bahwa prioritas saat ini adalah “gencatan senjata menyeluruh”, yang berarti penghentian aksi permusuhan dan penghancuran sistematis. Selain itu, gencatan senjata tersebut harus menjadi langkah konkret menuju penarikan pasukan Israel.
“Pemerintah Lebanon harus menghormati penderitaan rakyatnya dan, sebelum mengambil langkah apa pun, bahkan sebelum mengadakan pertemuan awal dengan musuh, mengajukan syarat gencatan senjata. Kami menolak segala bentuk kontak langsung dengan musuh, dalam bentuk apa pun, dan menuntut agar hal itu digantikan dengan ‘negosiasi tidak langsung’, seperti yang terjadi pada fase sebelumnya,” tandasnya.
Fayyadh menyerukan kepada seluruh rakyat Lebanon untuk berpegang teguh pada dua tujuan nasional yang mendasar: pembebasan Tanah Air dan persatuan Lebanon. Menurutnya, kedua isu ini saling terkait, dan tidak satupun dari keduanya boleh dikorbankan.
