Legislator Israel Serukan Pembangkangan Sipil di Seluruh Tanah Pendudukan
POROS PERLAWANAN – Anggota Knessett, Yair Golan pada Selasa 10 Januari kemarin di laman Twitter-nya mengecam keras PM Israel, Benyamin Netanyahu.
Dikutip Fars dari Sputnik, Golan menyerukan penutupan jalan dan toko-toko, serta mendesak diumumkannya pembangkangan sipil di seluruh Tanah Pendudukan. Golan berkata bahwa warga Israel harus berdemo menentang Netanyahu selama beberapa pekan.
Ia juga mengatakan bahwa penduduk Isarel harus menggulingkan Kabinet Netanyahu dengan demo-demo berkelanjutan; Kabinet yang ia deskripsikan sebagai “korup, jahat, dan menjijikkan”.
“Kabinet Netanyahu itu korup. Orang-orang Haredi (kelompok Yahudi ultra-ortodoks) radikal mengambil uang warga Israel dan melakukan perbuatan apa pun sesuka hati mereka tanpa ada yang menghalangi,” kata Golan, yang sebelum ini menjabat sebagai Wakil Menteri Ekonomi Israel.
Anggota Parlemen Israel ini menekankan bahwa warga Zionis harus melawan Kabinet Netanyahu dan tidak cukup hanya melakukan unjuk rasa.
Sebelumnya, mantan Menteri Perang Israel, Benny Gantz menyatakan bahwa tindakan-tindakan Kabinet Netanyahu akan menyeret Israel menuju perang saudara.
Mantan PM Israel, Yair Lapid juga melancarkan serangan verbal kepada Netanyahu. Menurutnya, rencana Menteri Kehakiman, Yariv Levin akan mengurangi wewenang Mahkamah Agung; lembaga yang merupakan perangkat hukum tertinggi Rezim Zionis.
Netanyahu disebut Lapid telah melengkapi “kudeta ambisiusnya” dengan tindakan-tindakan ini, serta menambahkan, ”Jika perbaikan-perbaikan (yang diusulkan Levin) dilaksanakan, Aliansi (pimpinan Netanyahu) akan bisa menghukum dan membungkam setiap orang yang tidak mematuhinya.”
Lapid berpendapat, tindakan ini akan mengubah para hakim menjadi politisi dan penasihat hukum (untuk Kabinet) menjadi boneka.
“Siapa yang akan menanggung konsekuensi dari semua yang mereka lakukan ini?” tanya Lapid.
Di akhir Januari ini, Menteri Kehakiman Israel akan menyiapkan perbaikan-perbaikan yang diusulkannya, lalu menyerahkannya kepada Knessett. Levin mengabarkan adanya perbaikan menyeluruh di sistem hukum Israel. Berdasarkan rencana ini, Kabinet Israel akan bisa memilih para hakim.
