Macron dan ‘Kolonialisme Baru’ Prancis di Afrika

POROS PERLAWANAN — Prancis tampaknya belum belajar dari sejarahnya sendiri. Sejak 2017, Emmanuel Macron mengganti wajah kolonialisme lama dengan versi baru yang lebih sopan. Bukan lagi senapan dan tank, melainkan diplomasi, investasi, dan jargon “kemitraan”. Namun, apakah perubahan kemasan berarti perubahan substansi? Jawabannya: tidak.

Dari Tentara ke Retorika

Kekalahan Paris di Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, dan Senegal menunjukkan satu hal, bahwa militer bukan lagi kartu truf Prancis di Afrika. Macron lalu menjual narasi “kerja sama militer” dan “kemitraan strategis” untuk menutupi kenyataan pahit: Prancis sedang terusir, tapi enggan benar-benar pergi.

Macron sudah mengunjungi 18 negara Afrika dan pada 2023 meluncurkan rencana baru yang diklaim sebagai bentuk “hubungan modern”. Faktanya, rencana itu hanyalah cara lain untuk memastikan bendera biru-putih-merah tetap berkibar di benua yang semakin ramai diperebutkan oleh Tiongkok, Rusia, India, dan Turki.

Senjata paling ampuh Paris selama puluhan tahun bukanlah tank, melainkan Franc CFA. Dengan kendali bank sentral Prancis atas mata uang Afrika Barat, negara-negara itu praktis tidak punya kedaulatan moneter.

Kini, tali kekang itu mulai rapuh. Semakin banyak negara Afrika yang ingin melepaskan diri dari sistem ini. Mereka sadar, selama Franc CFA masih hidup, kemandirian hanyalah ilusi.

Di sisi lain, Prancis juga kehilangan daya tarik budayanya. Tiga negara, Mali, Burkina Faso, dan Niger sudah keluar dari Francophonie. Rwanda bahkan lebih dulu mengganti bahasa resmi dari Prancis ke Inggris, sementara Senegal kini menggoda opsi bahasa Arab. Bahasa, yang dulu jadi senjata halus kolonialisme, kini justru menjadi simbol perlawanan.

Luka Lama, Tuntutan Baru

Masalah utama sebenarnya bukan soal militer atau moneter. Luka sejarah kolonialisme masih menganga. Negara-negara Afrika menuntut pengakuan, permintaan maaf resmi, bahkan kompensasi nyata atas kekayaan yang dirampas.

Mantan Presiden Jacques Chirac pernah dengan jujur berkata: “Sebagian besar kekayaan kita berasal dari eksploitasi Afrika. Akal sehat menuntut kita mengembalikan apa yang telah kita ambil.”

Ironisnya, pengakuan yang paling jujur justru datang dari seorang pemimpin yang sudah tidak berkuasa, dan kemudian dibungkam oleh waktu.

Macron menyebut Prancis “keluar” dari Afrika. Faktanya, ini bukan keluar, melainkan reposisi. Kolonialisme lama yang mahal dan konfrontatif diganti dengan kolonialisme modern yang lebih murah, lebih halus, dan lebih licin.

Ekonomi, diplomasi, budaya, itulah instrumen barunya. Bukan tank, melainkan kontrak dagang. Bukan senapan, melainkan bahasa dan pinjaman. Namun tujuan akhirnya sama: memastikan Afrika tetap menjadi halaman belakang Paris.

Pertanyaannya kini sederhana, sampai kapan Afrika rela diperlakukan sebagai laboratorium kebijakan kolonial ala Prancis? Dunia multipolar memberi pilihan baru, Tiongkok dengan investasi infrastrukturnya, Rusia dengan retorika anti-imperialisnya, Turki dan India dengan jejaring dagang mereka.

Afrika tidak kekurangan alternatif. Saat ini yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memutus tali lama.

Macron tidak sedang membawa era baru bagi Afrika. Dia hanya mengganti seragam kolonial dengan jas diplomatik. Artinya, selama Prancis masih berusaha mengatur Afrika dari Paris, kata “kemitraan” hanya akan terdengar sebagai eufemisme manis dari kolonialisme versi 2.0.