Mantan PM Irak Kritik Sikap Abstain Baghdad terhadap Resolusi Anti-Iran Usulan Washington
POROS PERLAWANAN – Mantan PM Irak, Haider al-Abadi secara implisit mengkritik Pemerintah Irak yang memilih sikap abstain terkait resolusi anti-Iran yang diusulkan AS di PBB.
“Bahwa Irak bersikap abstain dalam pemberlakuan sanksi atas Iran, tampaknya adalah bagian dari kebijakan untuk menjauhkan Irak dari konflik (antara Kutub Iran dan Kutub AS). Namun, tak ada artinya untuk bersikap netral dalam membantu permasalahan bangsa-bangsa. Kita harus mendukung kebenaran demi terwujudnya perdamaian.”
“Kita berusaha agar Irak menjadi pusat, bukan mengikuti (pihak lain), dan menghendaki netralitas Irak dalam konflik antarkutub. Di saat yang sama, kita juga membantu (mengatasi) persoalan bangsa-bangsa di Kawasan,” kata al-Abadi, seperti dilansir Fars.
Dua hari lalu, upaya AS untuk mencantumkan proposal pembentukan Komite Sanksi Iran di program anggaran tahun depan PBB telah gagal.
Sebanyak 110 negara menolak proposal tersebut dan hanya 10 negara yang menyetujuinya. Sementara 32 negara, termasuk Irak, memilih abstain.
Wakil Utusan AS di PBB, Richard Miles mengaku prihatin atas penolakan terhadap pasal-pasal yang diusulkan Washington untuk anggaran 2021 PBB.
“AS prihatin karena anggota Komite ini menolak penyediaan anggaran (untuk menghidupkan Komite Sanksi Iran) dan telah mengambil keputusan yang berlawanan dengan prinsip PBB serta permohonan anggotanya yang paling dermawan,” ujar Miles usai berakhirnya rapat Komite V PBB.
Sebelum ini, AS juga dua kali menjadi pecundang saat berusaha menekan Iran di PBB. Pertama, pada 15 Agustus lalu, AS mengajukan resolusi untuk memperpanjang embargo persenjataan Iran. Resolusi itu tidak disahkan setelah mendapat 11 suara abstain, 2 suara mendukung ( AS dan Republik Dominika) dan 2 suara menentang (Rusia dan China).
Lalu pada 20 Agustus, Mike Pompeo mengirim surat kepada Ketua Sementara DK PBB dan meminta agar semua sanksi Iran dipulihkan.
Sejak awal, rencana Washington itu telah ditentang. Reuters mengabarkan, 13 anggota DK PBB melalui surat-surat mereka menyatakan penolakan terhadap pemulihan sanksi-sanksi Iran.
