Maroko-Israel yang Jual-Beli Normalisasi Seenaknya, Palestina yang Dipaksa Bayar Harganya
POROS PERLAWANAN – Sulit untuk dipahami kenapa mantan PM Israel Ehud Barak memublikasikan foto dirinya bersama Raja Maroko Muhammad VI; foto yang diambil pada 4 dekade lalu dan berkaitan dengan lawatan rahasia Barak ke Rabat di masa kekuasaan Raja Hasan II.
Dilansir al-Alam, Barak di bawah foto itu menulis, dalam kunjungan ke Maroko ia telah memberikan sebuah game komputer buatan Israel kepada Raja Maroko saat itu. Seolah ia ingin mengatakan kepada orang-orang Maroko, bahwa “hubungan kami sudah sejak lama dan lebih dari hubungan terbuka yang dipropagandakan Donald Trump dan Benyamin Netanyahu”.
Kemudian, semua dibuat terkejut dengan tulisan Yossi Melman, jurnalis yang dekat dengan Biro Keamanan Israel, terkait hubungan intelijen Rabat-Tel Aviv dan pemberian berbagai informasi penting oleh Maroko kepada Rezim Zionis.
Para pengambil keputusan di Israel tidak pernah peduli soal dampak normalisasi bagi negara-negara pelaku dan penentangan rakyat negara itu terhadap kompromi dengan Rezim Zionis. Mereka hanya peduli terhadap target-target yang telah disusun, yaitu bahwa Israel bisa menanamkan pengaruh di Maroko via normalisasi dan memuluskan penerbangan dagang langsung dari Tel Aviv ke utara Afrika. Dengan demikian, mimpi Rezim Zionis soal “Afrika yang serba patuh” akan terwujud.
Apa yang coba dinyatakan oleh Maroko dengan normalisasi ini adalah pengakuan AS atas kedaulatan Rabat di Sahara Barat, sesuatu yang sepertinya tidak terlihat realistis.
Pertanyaan yang muncul adalah: apakah sudah ada transaksi antara Rabat dan Washington dalam masalah ini, terutama bahwa pemerintah-pemerintah AS yang lalu tidak pernah mengakui wewenang Maroko di Sahara Barat yang dikuasai Front Polisario?
Pertanyaan lebih penting adalah: apa keuntungan yang diperoleh Maroko dari pengakuan AS ini? Apakah pengakuan Trump ini akan mengubah realitas konflik di Sahara Barat, mengingat adanya dukungan regional terhadap Front Polisario? Atau apakah Maroko ingin mengesankan kepada rakyatnya bahwa dengan normalisasi ini, Rabat adalah pelindung hak-hak Palestina dan Quds, mengingat bahwa Maroko adalah Ketua Komite Quds?
Selama PBB menentang pemberian legalitas AS terhadap Maroko di Sahara Barat, dan selama negara-negara berpengaruh di Kawasan, terutama Aljazair, masih mendukung Front Polisario, Maroko tetap tidak akan memperoleh hak legal atas Sahara Barat. Jika demikian, lalu apa keuntungan yang akan diperoleh Maroko dari pengakuan AS?
Terlepas dari masalah Sahara Barat, tren normalisasi oleh negara-negara Arab, yang tampaknya akan disempurnakan sebelum Trump lengser, adalah sebuah bentuk transaksi. Namun ini adalah sebuah transaksi gagal, sebab yang mesti membayarnya bukan pelaku normalisasi, tapi para pemilik asli Quds, yaitu orang-orang Palestina.
