Menlu Iran Peringatkan Barat: Republik Islam Bisa Ubah Kebijakan Nuklirnya Jika Sanksi PBB Kembali Diterapkan

POROS PERLAWANAN – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi memperingatkan kemungkinan perubahan mendasar dalam kebijakan nuklir negaranya jika negara-negara Barat memberlakukan kembali semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam wawancara dengan The Guardian pada Kamis 28 November, Araghchi menyatakan bahwa tekanan terus-menerus dari Barat dapat mendorong perdebatan di Iran untuk mempertimbangkan kepemilikan senjata nuklir.

Araghchi menegaskan bahwa Iran memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk membangun senjata nuklir, tetapi hingga kini, opsi tersebut tidak menjadi bagian dari strategi keamanan nasional Tehran. Namun, ia memperingatkan bahwa tekanan lebih lanjut, seperti penerapan kembali sanksi PBB, dapat mengubah perhitungan strategis Iran.

Peringatan terhadap Eropa

Pernyataan Araghchi muncul setelah Eropa, yang diwakili Inggris, Jerman, dan Prancis, mengusulkan mosi kecaman terhadap Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Meskipun Iran telah menawarkan pembatasan pengayaan uranium pada tingkat 60% dan akses tambahan bagi Inspektur IAEA, upaya diplomasi ini tidak menghalangi Eropa untuk tetap memilih jalur konfrontasi.

Sebagai tanggapan, Iran memperkenalkan ribuan mesin sentrifugal canggih yang kini mulai dioperasikan. “Langkah ini adalah hasil dari tekanan yang mereka berikan,” kata Araghchi.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan ingin menyelesaikan ketegangan melalui dialog yang bermartabat. “Kami tidak berniat melampaui 60% pengayaan uranium untuk saat ini,” tambahnya.

Debat Internal dan Doktrin Nuklir

Di Iran, perdebatan tentang kebijakan nuklir semakin meningkat. Araghchi mengungkapkan bahwa banyak kalangan, termasuk para elite dan masyarakat umum, mempertanyakan manfaat pendekatan kerja sama dengan Barat. “Kami telah memenuhi tuntutan mereka, tetapi sanksi tidak juga dicabut. Mungkin doktrin kami selama ini salah,” ujarnya.

Araghchi menegaskan jika sanksi PBB diberlakukan kembali, hal itu akan memperkuat pandangan bahwa kebijakan nuklir Iran perlu diubah secara mendasar. “Jika itu terjadi, kita akan menghadapi krisis besar,” kata Araghchi.

Dukungan untuk Hizbullah dan Kritik terhadap Israel

Araghchi menegaskan dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon akan terus berlanjut jika diperlukan. Ia menyebut gencatan senjata baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah sebagai bukti kegagalan Israel mencapai tujuannya.

“Mengapa Israel bersedia menerima gencatan senjata? Karena mereka tidak mampu menyelesaikan misi mereka,” katanya, seraya menegaskan, meskipun Hizbullah kehilangan beberapa pemimpin senior, struktur organisasi mereka tetap kokoh.

Ia juga mengecam klaim Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa Israel beralih fokus ke Iran. Menurutnya, perang dengan Iran akan menjadi bencana besar bagi Israel. “Kami tidak mencari perang, tetapi kami sepenuhnya siap dan tidak takut untuk menghadapi perang jika diperlukan,” tegasnya.

Kritik terhadap Israel dan Peran AS

Araghchi menuduh Israel menjalankan agenda kolonial untuk menghapus keberadaan Palestina. Ia meminta Pemerintahan baru Amerika Serikat mengambil sikap tegas terhadap ambisi tersebut.

Sebagai penutup, ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi Iran dalam menjaga stabilitas regional, termasuk upaya menghindari perang skala penuh di tengah tekanan internasional. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti ketahanan diplomasi Iran di tengah situasi yang semakin kompleks.