Moskow: Ukraina Siapkan Skenario Serangan Kimia Palsu ke Odessa
POROS PERLAWANAN – Setelah tidak ada bukti soal klaim Ukraina bahwa Rusia menggunakan senjata kimia di Mariupol, kali ini Moskow memperingatkan tentang rencana Kiev untuk memalsukan serangan kimia lain.
“Ukraina bermaksud menggunakan bahan-bahan kimia untuk menuduh Rusia telah menghancurkan infrastruktur nonmiliter di pelabuhan Odessa,” ungkap Kemenlu Rusia, dikutip Fars dari al-Jazeera.
“Ukraina menahan 90 warga asing dari 5 negara sebagai sandera dan perisai manusia. Sebanyak 76 kapal asing dari 18 negara juga masih dikurung di 7 pelabuhan Ukraina,” demikian disebutkan dalam statemen Kemenlu Rusia.
“Kami telah membuka sebuah koridor kemanusiaan untuk memindahkan kapal-kapal secara aman dan cara mencegah kontak dengan para wakil negara dan perusahaan dalam hal ini.”
“Kami meminta dari organisasi-organisasi internasional dan perusahaan-perusahaan pemilik kapal untuk membujuk Kiev agar kapal-kapal itu bisa keluar dengan aman.”
Al-Jazeera melaporkan, sirene-sirene tanda serangan udara berkumandang di sejumlah kota Ukraina, seperti Kiev dan Odessa.
Kemenhan Ukraina mengklaim telah menghancurkan 4 tank, 5 meriam, dan 15 unit kendaraan lapis baja Rusia.
“Pasukan kami telah membendung 12 serangan pasukan Rusia. Sistem pertahanan kami telah menjatuhkan sebuah jet Sukhoi-25, satu rudal cruise, dan 3 drone Rusia,” ujar Kemenhan Ukraina.
Di lain pihak, meski AS dan Uni Eropa menekan negara-negara sekutunya untuk menjatuhkan sanksi atas Rusia, Argentina menyatakan bahwa sanksi-sanksi ini tidak berguna.
Menlu Argentina, Sergio Cafiero dalam sebuah wawancara mengatakan, negaranya tidak akan bergabung dalam kampanye sanksi atas Rusia, lantaran sanksi hanya berdampak destruktif.
“Pengumuman sanksi dan blokade (ekonomi atas Rusia) bukan jalan konstruktif untuk meraih perdamaian, dialog, dan perundingan diplomatik,” kata Cafiero.
Ia menegaskan, Argentina menyeru Rusia dan Ukraina untuk duduk bersama dan berdialog.
Cafiero menjelaskan, di Argentina tidak ada UU yang memberlakukan sanksi sepihak atas Rusia. Justru yang ada adalah UU yang melarang tindakan semacam ini, tandasnya.
