Nama-nama Negara Pendukung Nominasi Hadiah Nobel Perdamaian Trump Dipublikasikan
POROS PERLAWANAN – Gedung Putih merilis daftar pemimpin tujuh negara yang mendukung nominasi Presiden AS, Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2026.
Menurut Tasnim News Agency pada Rabu 13 Agustus, daftar tersebut mencakup: Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Gabon Brice Oligarch Goma, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Menteri Luar Negeri Rwanda Olivier Duhangire.
Pemerintah Pakistan
Pemerintah Pakistan, pada 20 Juni, mengusulkan Trump atas perannya sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik militer antara Pakistan dan India. Sementara itu, Benyamin Netanyahu menominasikan Trump pada 8 Juli atas “upayanya menjaga perdamaian dan keamanan global, khususnya di Timur Tengah”.
Namun, pencalonan ini menuai kritik karena catatan kontroversial Netanyahu. Selama hampir dua tahun, rezim Israel diperkirakan telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina di Jalur Gaza melalui serangan udara, blokade logistik, dan pembatasan medis. Kejahatan tersebut memicu Mahkamah Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan mantan Menteri Perang Yoav Gallant atas tuduhan “kejahatan perang di Gaza”.
Selain itu, serangan Israel terhadap Iran pada 23 Juni 2025 memicu perang 12 hari, menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil dan komandan militer. Kondisi ini menimbulkan kontroversi mengenai kesesuaian Netanyahu menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, juga menominasikan Trump pada 7 Agustus atas peran pentingnya dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas di perbatasan Kamboja-Thailand. Sementara itu, setelah Baku dan Yerevan menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih di hadapan Trump, Ilham Aliyev dan Nikol Pashinyan menyatakan dukungan mereka untuk pencalonan Trump.
Sejarah pemberian Hadiah Nobel Perdamaian memang menunjukkan beberapa kontroversi politik. Sebagai contoh, mantan Perdana Menteri Myanmar, Aung San Suu Kyi meraih hadiah tersebut pada 1991 meski catatan pemerintahannya belakangan dipertanyakan terkait konflik dengan komunitas Muslim Rohingya. Kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa Trump juga berpotensi meraih penghargaan serupa, meski pencalonannya menuai kritik internasional.
