Operasi Dua Muka, Peran Koordinatif AS-Israel dalam Negosiasi Nuklir Iran
POROS PERLAWANAN – Sebuah editorial terbaru dari The Wall Street Journal (WSJ) yang diterbitkan pada 29 Mei menguak dinamika tersembunyi dalam strategi diplomatik Amerika Serikat terhadap Iran, yang selama ini dikritik sebagai skema tekanan terkoordinasi bersama Israel. Dalam editorial berjudul “Netanyahu Is Trump’s Leverage Against Iran“, WSJ menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu secara eksplisit difungsikan sebagai alat tekanan utama oleh Pemerintahan Donald Trump untuk mengamankan kesepakatan nuklir yang menguntungkan Washington.
Pernyataan WSJ ini secara tidak langsung mengafirmasi laporan analitis dari media Iran Kayhan, yang sejak Mei 2025 menuding adanya “pembagian kerja” antara dua sekutu lama tersebut: Israel ditugaskan untuk menggertak, sementara Amerika tampil sebagai pihak yang “moderat dan rasional” dalam negosiasi.
“Netanyahu bukanlah gangguan bagi diplomasi AS, melainkan instrumen terbaik Trump untuk menekan Iran”, tulis Dewan Redaksi WSJ dalam catatan yang menjadi perhatian luas analis regional.
Strategi “Good Cop, Bad Cop”
Pengakuan terbuka WSJ terhadap taktik ancaman militer Israel sebagai bagian dari strategi negosiasi AS memperkuat dugaan lama tentang penggunaan pendekatan dual-track diplomacy. Dalam skema ini, satu pihak menebar ancaman untuk menciptakan tekanan psikologis, sementara pihak lainnya menawarkan jalan keluar melalui diplomasi.
Dalam pernyataannya pada Mei lalu, Donald Trump menanggapi pertanyaan wartawan terkait potensi sabotase Israel terhadap perundingan nuklir dengan berkata: “Saya ingin jujur… ya, saya memperingatkan mereka. Tapi AS membutuhkan ancaman aksi militer serius untuk mencapai kesepakatan yang layak.”
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa koordinasi antara Gedung Putih dan Tel Aviv bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari skenario yang dirancang untuk menekan Teheran agar menerima proposal negosiasi dengan posisi lemah.
Iran Menolak Narasi “Kompromi Palsu”
Merespons tekanan ini, Menteri Luar Negeri Iran, Sayyid Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada kesepakatan yang dibangun di atas sanksi dan ancaman militer.
“Media berspekulasi tentang kesepakatan yang akan segera terjadi, tapi saya tidak yakin bahwa kita telah sampai pada titik tersebut. Kesepakatan hanya akan terjadi jika seluruh sanksi dicabut dan hak nuklir Iran diakui penuh,” tegas Araghchi dalam konferensi pers di Teheran.
Sementara itu, laporan dari Bloomberg menyebut bahwa Trump secara pribadi mendukung opsi “penghancuran laboratorium nuklir Iran tanpa korban”, menambah kekhawatiran atas potensi ancaman militer meski negosiasi sedang berlangsung.
Bukti Koordinasi, Perjalanan Rahasia ke Roma dan RUU Sanksi Permanen
Dalam laporan investigatif Kayhan pada 23 Mei, disebutkan bahwa Duta Besar Israel, Ron Dermer dan Penasihat Senior AS, Brian Hook melakukan perjalanan rahasia ke Roma untuk menyelaraskan sikap dan menerima laporan langsung dari proses negosiasi.
Bersamaan dengan itu, Senat AS juga sedang menyusun rancangan undang-undang untuk menjadikan sanksi energi dan militer terhadap Iran sebagai kebijakan permanen, menunjukkan bahwa tekanan terhadap Teheran tetap menjadi fondasi utama strategi AS, bahkan di tengah pembicaraan damai.
Diplomasi atau Rekayasa Psikologis?
Langkah simultan antara diplomasi dan tekanan militer memunculkan pertanyaan mendasar: apakah tujuan AS adalah kesepakatan yang adil atau penyerahan total Iran? Sikap keras Departemen Luar Negeri AS, yang menolak hak pengayaan uranium Iran berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), semakin memperkuat kecurigaan tersebut.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, secara eksplisit menyatakan: “Iran tidak boleh memperoleh senjata nuklir, dan tidak boleh ada aktivitas pengayaan sama sekali.”
Pernyataan ini bertentangan dengan hak yang dijamin oleh NPT bagi setiap negara anggota, termasuk Iran, untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai.
Iran sebagai Target atau Pemain Mandiri?
Data, pernyataan resmi, dan investigasi yang berkembang mengindikasikan bahwa skenario diplomasi AS-Israel terhadap Iran bukanlah upaya kompromi dua arah, melainkan bagian dari strategi Tekanan Maksimum yang dibungkus dengan narasi perdamaian.
Jika laporan WSJ dan pengakuan tokoh-tokoh Pemerintahan Trump benar, maka aktor utama dalam skenario ini bukanlah perunding atau mediator, melainkan perancang teatrikal yang menjadikan ancaman sebagai naskah utama dan negosiasi sebagai ilusi.
Bagi Iran, yang telah menyatakan tidak akan bernegosiasi di bawah tekanan, sandiwara ini hanya memperjelas satu hal, bahwa panggung internasional bukanlah tempat kompromi di bawah todongan, melainkan arena di mana martabat dan kedaulatan diuji dan dipertahankan. [PP/MT]
