Inilah 5 Pihak yang Merekayasa Kelaparan di Gaza: Dari Washington hingga Otoritas Palestina
POROS PERLAWANAN – Meskipun kebijakan kelaparan massal di Gaza dijalankan secara langsung oleh Israel, kebijakan ini bukan hanya diduga, tetapi mendapat dukungan aktif maupun pasif dari sejumlah pihak, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Arab, lembaga internasional, dan bahkan Otoritas Palestina.
Menurut laporan Al-Mayadeen pada Sabtu 31 Mei, selama 19 bulan agresi militer di Gaza, Israel telah menggunakan seluruh sumber daya militer dan non-militer untuk menundukkan Perlawanan Palestina. Didukung oleh kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat, Israel terus menjalankan aksi pembunuhan sistematis yang dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Namun, dalam dua bulan terakhir, kejahatan terhadap rakyat Gaza memasuki fase baru yang lebih ekstrem. Selain kekerasan bersenjata, Israel disebut menggunakan kelaparan sebagai senjata strategis untuk memaksa rakyat Palestina menyerah. Tindakan ini menarget seluruh lapisan masyarakat—anak-anak, perempuan, hingga lansia—yang kini mengalami malnutrisi parah dan ancaman kematian.
Laporan medis internasional menyebut bahwa bahkan jika selamat, generasi Gaza akan menanggung dampak jangka panjang akibat kekurangan gizi, terutama pada anak-anak dan bayi yang lahir dari ibu yang mengalami malnutrisi selama kehamilan.
Lima Pihak yang Dituding Terlibat
1. Rezim Israel
Israel dianggap sebagai pelaku utama yang menerapkan kebijakan kelaparan secara sistematis. Para petingginya, termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu serta menteri garis keras Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, secara terbuka membanggakan penggunaan “senjata kelaparan” untuk memaksa penduduk Gaza menyerah dan hengkang dari wilayah mereka.
Israel telah menghancurkan lahan pertanian di tenggara Khan Yunis dan barat laut Beit Lahia, mengubahnya menjadi zona penyangga. Serangan juga ditujukan ke gudang penyimpanan makanan, pasar, serta fasilitas bantuan kemanusiaan. Puluhan relawan proyek bantuan pun menjadi korban serangan ini.
2. Lembaga Internasional
Dulu menjadi urat nadi bantuan kemanusiaan di Gaza, sejumlah organisasi internasional kini dinilai gagal menjalankan peran mereka secara efektif. Al-Mayadeen menuding bahwa kegagalan ini, baik disengaja maupun tidak, berkontribusi terhadap keberlangsungan kebijakan kelaparan oleh Israel.
3. Amerika Serikat dan Sekutu Barat
AS dan sekutunya dituduh membiarkan kejahatan perang terus terjadi. Dukungan politik dan militer kepada Israel, serta tidak adanya tindakan hukum internasional terhadap kejahatan tersebut, dinilai memperkuat impunitas Israel di Gaza.
4. Negara-Negara Arab
Beberapa rezim Arab dituduh bersikap pasif, bahkan dalam beberapa kasus dinilai turut serta dalam pelaksanaan blokade Gaza. Mesir, misalnya, disebut memiliki peran penting karena mengendalikan Penyeberangan Rafah, satu-satunya jalur non-Israel menuju Gaza. Namun hingga kini, penyeberangan itu tetap tertutup untuk bantuan kemanusiaan dalam skala besar.
5. Otoritas Palestina (PA)
Otoritas Palestina dinilai memainkan peran destruktif dalam krisis kemanusiaan di Gaza. Menurut Al-Mayadeen, perseteruan politik antara PA dan Hamas membuat PA melakukan serangkaian kebijakan yang memperparah penderitaan rakyat Gaza, termasuk pemotongan gaji pegawai, penutupan bank, serta penghambatan transfer dana bantuan dari diaspora Palestina.
Pemimpin PA, Mahmoud Abbas, bahkan baru-baru ini menyerukan agar Kelompok Perlawanan meletakkan senjata, sambil menuding mereka sebagai penyebab kejahatan Israel terhadap warga sipil Gaza. Pernyataan ini dinilai semakin menegaskan ketidakhadiran PA dalam membela rakyat yang mereka klaim wakili.
