Pakar: Iran Bisa Aktifkan Pasal 51 Piagam PBB Jika Ukraina Terlibat Serangan di Isfahan
POROS PERLAWANAN – Menyusul cuitan provokatif penasihat Presiden Ukraina terkait serangan ke fasilitas militer Iran di Isfahan, seorang pakar hukum internasional, Rouhollah Modabber menyatakan bahwa Teheran bisa melakukan pembalasan kepada Kiev sesuai pasal 51 Piagam PBB.
Diberitakan Fars, pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa jika ada anggota PBB yang menjadi target agresi bersenjata, negara itu berhak untuk menggunakan haknya demi membela diri, baik secara individual atau kolektif, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
“Apa yang diutarakan oleh (Mykhailo) Podolyak terkait Republik Islam Iran, memiliki sejumlah aspek penting. Salah satunya adalah aspek hukum internasional. Dari sudut pandang hukum internasional, ucapan Podolyak berarti bahwa Ukraina secara resmi mengaku bertanggung jawab atas ledakan dan aksi teror di Isfahan. Jika Ukraina tidak berniat menebus kerugian, ia mengemban tanggung jawab internasional yang berat,” kata Modabber.
Podolyak secara tidak langsung menyinggung partisipasi Kiev dalam serangan Sabtu malam tersebut. Ia mencuit, ”Malam ledakan di Iran… Ukraina telah memperingatkan kalian.”
Modabber melanjutkan, ”Jika Ukraina tidak membantah hal ini secara resmi atau berjanji bahwa statemen semacam ini tidak terulang, Iran berdasarkan pasal 51 Piagam PBB memiliki hak untuk melakukan pembalasan di segala titik dan level, sebab seorang pejabat resmi Ukraina melalui cuitannya telah resmi mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu.”
Ia berpendapat bahwa cuitan ini adalah output dari sebuah wadah pemikir terorganisasi. “Ketika mantan Dubes Ukraina Sergei Bordeliak berada di Iran, ia kerap melakukan tindakan-tindakan berisiko semacam ini. Sebagai contoh bahwa berlawanan dengan Konvensi Wina, Ukraina berencana merekrut serdadu di Iran. Dalam sebuah pengumuman, mereka menyatakan ingin mempekerjakan serdadu bayaran untuk bertempur di Ukraina,” kata Modabber.
“Jika Pemerintah Ukraina tidak meminta maaf secara resmi dan memecatnya (Podolyak), Kiev dari sudut pandang hukum internasional bisa dianggap sebagai Pemerintah teroris, sebab secara resmi telah mengaku bertanggung jawab atas sebuah serangan teror,” tegas Modabber.
