Pasukan Dewan Transisi Selatan Mundur dari Sejumlah Wilayah di Yaman Timur
POROS PERLAWANAN — Pasukan Dewan Transisi Selatan dilaporkan menarik diri dari sejumlah wilayah di Yaman timur. Informasi tersebut disampaikan media yang berafiliasi dengan Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi pada Jumat malam.
Mengutip laporan IRNA pada Sabtu 3 Januari, yang merujuk Al Jazeera, televisi Pemerintah Yaman yang berbasis di pengasingan melaporkan bahwa pasukan Dewan Transisi Selatan mundur dari titik Al-Safaq di Distrik Rakhiya, Provinsi Hadramaut. Penarikan ini terjadi setelah pasukan Perisai Tanah Air yang didukung Arab Saudi bergerak maju ke wilayah tersebut.
Dalam perkembangan terkait, Anggota Dewan Syura Yaman yang berafiliasi dengan Arab Saudi, Salah Battis menyebut deklarasi politik Dewan Transisi Selatan sebagai tindakan ilegal. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kudeta dan pemberontakan.
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Menteri Kehakiman dari Pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Ia mengatakan terdapat sejumlah kelompok Yaman lain yang menentang deklarasi politik Dewan Transisi Selatan dan menilai deklarasi tersebut tidak memiliki legitimasi hukum.
Penarikan pasukan ini terjadi setelah pesawat tempur Arab Saudi dilaporkan menargetkan posisi Dewan Transisi Selatan di wilayah Al-Khasaa, Hadramaut.
Sebelumnya, menurut IRNA, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang menyerukan Uni Emirat Arab agar menarik seluruh pasukannya dari Yaman dalam waktu 24 jam serta menghentikan dukungan militer dan keuangan kepada pihak mana pun di negara tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, dinamika konflik di Yaman selatan mengalami perubahan signifikan. Penarikan pasukan Saudi dari sejumlah wilayah dan pergeseran keseimbangan kekuatan yang menguntungkan Dewan Transisi Selatan dinilai mendorong krisis Yaman memasuki fase yang semakin kompleks dan berisiko.
Sejumlah pengamat menilai langkah Abu Dhabi memperluas pengaruhnya di Yaman berpotensi memperdalam fragmentasi politik, meningkatkan eskalasi kekerasan, dan memperburuk instabilitas di negara tersebut.
