Jerman Serukan Reformasi Menyeluruh Dewan Keamanan PBB
POROS PERLAWANAN — Pemerintah Jerman menyerukan reformasi menyeluruh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar lembaga tersebut mencerminkan realitas politik global abad ke-21, bukan lagi tatanan dunia pasca–Perang Dunia II.
Mengutip IRNA pada Jumat 2 Januari, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul menyampaikan dalam wawancara dengan kantor berita Jerman DPA bahwa struktur Dewan Keamanan saat ini tidak lagi mencerminkan keseimbangan kekuatan dan dinamika politik global kontemporer.
“Dewan Keamanan harus mencerminkan realitas abad ke-21, bukan era pasca–Perang Dunia II,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Berlin tengah mendorong peran yang lebih besar bagi negara-negara Global Selatan, khususnya negara-negara berkembang, dalam struktur Dewan Keamanan. Menurutnya, Pemerintah Jerman meyakini perlunya reformasi besar-besaran agar lembaga tersebut tetap relevan dan kredibel.
Dalam pernyataan yang sama, Wadephul menegaskan komitmen Jerman terhadap sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menyatakan Berlin tetap mendukung PBB dan tidak akan menarik diri dari lembaga-lembaganya, merujuk pada langkah Amerika Serikat yang sebelumnya menarik diri dari sejumlah Badan PBB.
Seruan reformasi ini sejalan dengan pernyataan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, yang pada November lalu, di sela-sela KTT Uni Eropa–Afrika di Angola, menyatakan dukungan terhadap alokasi dua kursi tetap bagi negara-negara Afrika di Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan PBB saat ini beranggotakan 15 negara, terdiri atas lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun. Lima anggota tetap adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris, yang memiliki hak veto masing-masing.
