PBB Terancam Kolaps, Guterres Surati 196 Negara Anggota
POROS PERLAWANAN — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi krisis keuangan yang dinilai mengancam keberlanjutan sejumlah program inti, termasuk operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengirim surat kepada perwakilan 196 negara anggota untuk memperingatkan kondisi tersebut.
Media Iran Kayhan pada Senin 2 Februari melaporkan tekanan keuangan PBB memburuk dalam beberapa tahun terakhir akibat kontribusi negara anggota yang terlambat dibayar atau tidak disetor.
Dampaknya mulai terasa pada operasional lembaga tersebut. Sejumlah program dilaporkan mengalami kekurangan anggaran, proses perekrutan ditunda, dan beberapa kantor menerapkan penghematan. Dalam kondisi tertentu, pembayaran gaji staf serta biaya operasional rutin juga terancam.
Dalam surat yang dikirim kepada para duta besar negara anggota, Guterres memperingatkan risiko “keruntuhan keuangan” jika situasi tidak segera ditangani. Menurutnya, krisis saat ini lebih berat dibanding periode sebelumnya dan dapat menghambat jalannya berbagai misi penting.
Media Iran Fars mengutip Channel 12 Israel menyebut total tunggakan kontribusi PBB mencapai lebih dari US$1,5 triliun pada akhir 2025. Laporan itu juga menyatakan Amerika Serikat memiliki tunggakan lebih dari US$2,196 miliar untuk anggaran reguler.
Tunggakan tersebut dikaitkan dengan kebijakan fiskal Pemerintahan Donald Trump yang memangkas dukungan terhadap skema multilateral. Kondisi itu menempatkan PBB pada tekanan kas serius dan berpotensi mengganggu misi perdamaian serta operasi kemanusiaan.
Guterres menyampaikan negara anggota kini dihadapkan pada dua pilihan: membayar iuran penuh dan tepat waktu, atau menyepakati perubahan mendasar atas aturan keuangan organisasi. Tanpa langkah segera, PBB terancam kehilangan kemampuan menjalankan fungsi utamanya.
Seorang juru bicara PBB juga memperingatkan cadangan kas organisasi berpotensi habis pada Juli 2026 jika pembayaran tidak segera masuk. Situasi itu diprediksi akan mengganggu operasi kemanusiaan, mediasi konflik, serta program inti lainnya.
Sejumlah analis internasional menilai pemotongan anggaran dan penundaan pembayaran dari kontributor terbesar, terutama Amerika Serikat, menjadi faktor utama krisis. Dalam usulan anggaran AS tahun fiskal 2026, pembayaran wajib dan sukarela ke PBB serta misi perdamaian dilaporkan dipangkas, termasuk pengurangan kontribusi untuk misi perdamaian dan sejumlah Badan PBB.
Di sisi lain, laporan media Israel menyebut Trump juga mendorong pembentukan skema alternatif bertajuk “Dewan Perdamaian”. Trump menyatakan Dewan tersebut berpeluang menggantikan PBB di masa depan.
Gagasan itu menuai kritik dan dinilai lebih menyerupai agenda politik dibanding kebijakan luar negeri yang terukur. “Dewan Perdamaian” awalnya dipromosikan sebagai mekanisme pemantauan gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, namun berkembang menjadi konsep lembaga lintas negara yang diklaim memiliki peran lebih luas dalam mediasi konflik global.
Dokumen piagam Dewan itu juga dikabarkan memuat rancangan penjualan “kursi tetap” dengan biaya tinggi sebagai sumber pendanaan.
