Skandal Pensiun Pecah Kongsi: Penolakan IOF terhadap Rencana Netanyahu, Bongkar Retaknya Rezim Pendudukan
POROS PERLAWANAN – Dilasir Al Mayadeen, krisis berlapis kembali menerjang jantung struktur kekuasaan Rezim Pendudukan Israel. Di tengah perang berkepanjangan dan tekanan domestik yang kian menguat, pasukan pendudukan (IOF) justru menolak proposal Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terkait penyelesaian sengketa peningkatan pensiun, sebuah penolakan yang menyingkap jurang kepercayaan antara Militer, lembaga keamanan, dan kepemimpinan politik Tel Aviv.
Menurut laporan Israel Hayom, Netanyahu dibuat terkejut saat mengetahui besarnya kenaikan pensiun yang selama ini diberikan kepada “Kepala Staf” dan jajaran perwira senior, yang seluruhnya dibiayai dari perbendaharaan negara. Program peningkatan pensiun itu, yang selama bertahun-tahun disebut disahkan secara ilegal, kini berubah menjadi skandal publik yang merusak citra Rezim.
Dalam pertemuan sengit pada Kamis malam 11 Desember, Netanyahu mencoba meredam ketegangan dengan mengusulkan pengaturan sementara selama dua tahun. Namun langkah itu langsung ditolak oleh pihak Militer. Penolakan ini diperkuat oleh posisi Menteri Keamanan, Yoav Gallant yang dalam laporan disebut memihak para perwira, menegaskan garis demarkasi politik-militer yang semakin melebar.
Krisis makin dalam setelah terungkap bahwa Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir sebelumnya juga mendapat tekanan dari Menteri Keamanan, Yoav Gallant. Menurut laporan, Gallant mendesak anggota parlemen koalisi serta Komite Luar Negeri dan Keamanan Knesset untuk menyokong rencana penyelesaian tersebut, kendati semua pihak mengetahui bahwa peningkatan pensiun selama ini tidak memiliki dasar hukum.
Penambahan pensiun itu sendiri menyedot sekitar 1,6 miliar Shekel setiap tahun, setara dengan hampir seperenam total anggaran pensiun Rezim Pendudukan, angka fantastis yang kini menjadi bahan kecaman publik.
Pertemuan yang digambarkan sebagai “eksplosif” turut dihadiri tokoh-tokoh elite, termasuk Wakil Kepala Staf, Kepala Divisi Tenaga Kerja, hingga Penasihat Ekonomi Militer. Anggota Knesset, Amit Halevi tetap bersikeras menolak peningkatan tersebut, menyebutnya sebagai beban ilegal yang merongrong integritas fiskal negara.
Data keuangan yang dipaparkan dalam sesi sebelumnya menimbulkan keterkejutan. Laporan menunjukkan bahwa tuntutan pensiun tambahan tidak memiliki dasar moral maupun keadilan, serta tidak mencapai tujuan mempertahankan personel sebagaimana diklaim para pendukungnya.
Penolakan terbuka IOF kini menjadi pukulan telak bagi Netanyahu, yang sedang menghadapi badai politik internal, protes publik meluas, serta ancaman pengunduran diri ratusan perwira akibat pembekuan manfaat. Krisis pensiun ini tak lagi sebatas soal angka, melainkan simbol perpecahan struktural dalam Rezim Pendudukan yang kian rapuh dari dalam.
