Perdana Menteri Lebanon: Siap Bernegosiasi Melampaui Kontak Militer, tetapi Tanpa Normalisasi dengan Israel
POROS PERLAWANAN — Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam menegaskan bahwa Pemerintahnya siap memasuki negosiasi “di luar tingkat militer” dengan Israel, namun menutup kemungkinan pembicaraan perdamaian atau normalisasi hubungan di luar kerangka proses perdamaian yang menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan kepada Al Jazeera pada Rabu 3 Desember, sebagaimana dikutip IRNA.
Salam menjelaskan bahwa penunjukan mantan diplomat Lebanon dalam komite terkait sengketa perbatasan merupakan langkah yang “memiliki kekebalan politik dan dukungan nasional”. Ia mengkritik reaksi Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang dinilainya “berlebihan” dalam menanggapi keputusan Beirut.
Perdana Menteri menegaskan bahwa Lebanon belum memasuki perundingan perdamaian apa pun dengan Israel, dan bahwa isu normalisasi hanya mungkin dibahas setelah penyelesaian persoalan-persoalan inti konflik. Beirut, katanya, telah menerima pesan dari Tel Aviv mengenai potensi eskalasi, meski tanpa kerangka waktu yang jelas.
Mengacu pada penilaian delegasi asing yang baru-baru ini berkunjung ke Beirut, Salam menyatakan bahwa situasi keamanan Lebanon berada dalam kondisi sensitif dan rentan terhadap peningkatan ketegangan.
Dalam bagian lain pernyataannya, Salam kembali menyerukan Hizbullah untuk menyerahkan senjata sebagai prasyarat partisipasi dalam proyek pembangunan negara. Ia menegaskan bahwa keputusan perang dan damai “kini kembali berada di tangan Pemerintah”, dan menolak segala bentuk petualangan militer yang dapat menyeret Lebanon ke dalam konflik baru.
“Kami tidak akan membiarkan Lebanon memasuki perang baru, dan pengalaman terakhir dalam mendukung Gaza harus menjadi pelajaran,” ujarnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ancaman Israel mengenai kemungkinan dimulainya perang baru terhadap Lebanon, sementara Amerika Serikat terus mendorong rencana pelucutan senjata Hizbullah.
