Permainan Peran UEA-AS-Israel, Sebuah Teater Diplomasi di Atas Tulang Palestina
POROS PERLAWANAN – Dalam kancah geopolitik Timur Tengah yang selalu penuh kontradiksi, Uni Emirat Arab (UEA) tiba-tiba memainkan peran moral yang dramatis. Setelah tiga tahun menandatangani Perjanjian Abraham dengan Israel, sebuah perjanjian yang dipoles sebagai simbol rekonsiliasi regional, Abu Dhabi kini bersikap heroik, memperingatkan Washington bahwa rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel dapat “menghancurkan” seluruh kerangka perdamaian yang mereka bentuk bersama. Kata-kata itu terdengar megah, bak lonceng kematian moral, namun ironisnya, pesannya terlambat bagi jutaan warga Palestina yang selama ini menderita di bawah pendudukan.
Sejak awal, UEA telah mendukung diplomasi hangat dengan Israel, bahkan menutup mata terhadap praktik pendudukan, blokade, dan perluasan permukiman. Kini, ketika Israel tampaknya akan mengambil langkah lebih ekstrem, Abu Dhabi tiba-tiba mengangkat jari telunjuk moralnya, menuntut AS bertindak. Ironi ini tidak bisa diabaikan, negara yang selama ini menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan citra politiknya di atas penderitaan rakyat Palestina kini tampil sebagai pelindung perdamaian.
Menurut laporan Axios pada Kamis 4 September, pejabat senior UEA menyatakan bahwa implementasi rencana aneksasi akan “sangat merusak hubungan UEA-Israel dan menghancurkan harapan integrasi regional”. Pernyataan ini, meskipun terdengar heroik, sebetulnya lebih mirip retorika panggung daripada tindakan nyata. Karena selama ini, dukungan UEA terhadap normalisasi dengan Israel telah memperkuat posisi Israel di wilayah yang mereka duduki, sementara suara Palestina hampir selalu terpinggirkan.
Di sisi Tel Aviv, Netanyahu tampak berada di persimpangan antara kepentingan pemukim dan citra internasionalnya sebagai “mitra perdamaian”. Di Washington, Marco Rubio tampak santai-santai saja mengenai rencana aneksasi, sementara Utusan Khusus Presiden AS, Steve Witkoff menekankan risiko kerusakan terhadap rencana perdamaian regional. Hasilnya adalah simfoni kebingungan: simbol-simbol diplomasi berlimpah, namun substansi nyata, perlindungan hak-hak rakyat Palestina nyaris tidak ada.
Ironi semakin jelas saat kita mengingat syarat utama Perjanjian Abraham: penghentian rencana aneksasi. Israel kini mengeklaim komitmen itu bersifat sementara. UEA menuntut Trump untuk menggunakan “alat yang memadai” agar langkah ekstrem itu dihentikan. Namun, retorika itu terasa kosong bila dibandingkan dengan fakta bahwa selama bertahun-tahun, dukungan mereka terhadap normalisasi telah memperkuat dominasi Israel atas Tepi Barat. Moral diplomasi, dalam konteks ini, lebih mirip alat pencitraan daripada prinsip yang dipegang teguh.
Simbolisme diplomasi pun tidak kalah absurd. Sidang Umum PBB akhir bulan ini menutup akses pejabat Palestina, sementara pemukim Israel diizinkan menghadiri upacara dekat Masjid Al-Aqsa. Di panggung dunia, foto-foto diplomasi terlihat rapi dan elegan; di tanah, kenyataan rakyat Palestina tetap kelam dan terpinggirkan. Seolah teater perdamaian ini dirancang bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk menciptakan ilusi moralitas bagi para aktor di panggung internasional.
Hasil akhirnya? Belum ada keputusan final dari Netanyahu. Namun satu hal jelas, bahwa drama moralitas, retorika heroik, dan simfoni diplomasi yang elegan ini dimainkan di atas penderitaan orang lain. Palestina tetap menjadi figuran tanpa suara, sementara negara-negara yang berperan sebagai “pelindung perdamaian” sibuk menjaga citra dan warisan politik.
Dalam konteks ini, satu pertanyaan sederhana muncul, apakah geopolitik modern masih tentang keadilan, atau hanya panggung untuk pertunjukan simbolik? Ketika moralitas diukur dari foto pers dan kata-kata resmi, rakyat Palestina tetap menanggung biaya nyata dari pertunjukan ini.
Pada puncaknya, di situlah tragedi sesungguhnya; elegan di atas kertas, dramatis di media, tapi pahit dan tak termaafkan bagi mereka yang hidup di tanah yang dirampas dan dijadikan alat dalam teater diplomasi global.
