Persatuan Seluruh Amerika Latin, Solusi Maduro untuk Melawan Amerika Serikat
POROS PERLAWANAN — Presiden Venezuela, Nicolas Maduro menyerukan persatuan negara-negara anggota Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) untuk menghadapi meningkatnya ancaman Militer Amerika Serikat di kawasan Karibia.
Ketegangan antara Washington dan Caracas terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya 70 nelayan tewas akibat berbagai serangan terhadap kapal dan perahu di perairan nasional. Laporan intelijen menyebut lebih dari 10 persen kapasitas Militer Amerika Serikat kini dikerahkan di sekitar Karibia.
Menurut laporan yang dilansir Kayhan pada Selasa 11 November, terdapat delapan kapal perang, satu kapal induk, satu kapal selam nuklir, serta lebih dari 4.500 marinir yang ditempatkan di sekitar Venezuela. Armada itu juga dilengkapi jet tempur F-35, pesawat pengebom strategis B-52, dan pesawat nirawak mata-mata.
Pemerintahan Donald Trump mengeklaim pengerahan Militer tersebut bertujuan untuk memerangi perdagangan narkoba yang disebut-sebut berasal dari Venezuela. Namun sejumlah media dan analis di Amerika Serikat menilai alasan itu tidak berdasar. Tujuan sebenarnya, tulis The New York Times dan Washington Post, adalah menjatuhkan Pemerintahan sayap kiri Maduro yang menentang dominasi Washington di kawasan Amerika Latin.
Venezuela Bersiap Melawan Tekanan AS
Menghadapi tekanan tersebut, Caracas telah mengambil sejumlah langkah antisipatif. Pemerintah Venezuela menggelar latihan militer besar-besaran, mengerahkan pasukan ke wilayah perbatasan, dan memobilisasi jutaan anggota milisi rakyat.
Dalam pernyataannya yang dikutip oleh kantor berita ISNA, Maduro menyerukan agar negara-negara Amerika Latin bersatu mempertahankan kedaulatan dan perdamaian kawasan. Pesan itu disampaikan melalui surat kepada para peserta KTT CELAC–Uni Eropa yang diselenggarakan di Santa Marta, Kolombia.
“Negara-negara Amerika Latin harus bersatu untuk melindungi kedaulatan dan perdamaian menghadapi meningkatnya kehadiran Militer Amerika Serikat di Karibia,” ujar Maduro dalam surat tersebut yang kemudian dipublikasikan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Iván Gil, melalui kanal Telegram resminya.
Kecaman atas “Eksekusi di Luar Hukum” dan Doktrin Monroe
Maduro menuduh Amerika Serikat melakukan tindakan militer di luar batas hukum internasional dengan dalih menjaga keamanan dan memerangi perdagangan narkoba. Ia menegaskan bahwa operasi-operasi semacam itu telah mengakibatkan eksekusi di luar hukum terhadap warga sipil, sebuah tindakan yang, menurutnya, telah dikritik oleh para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
“Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini harus menjadi objek penyelidikan internasional”, tulisnya. “Dalam menghadapi demonstrasi kekuatan berskala besar seperti ini, tidak ada ruang bagi perbedaan kecil. Prinsip yang dipertaruhkan adalah kedaulatan nasional dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Venezuela dengan tegas menolak segala bentuk mandat asing”.
Maduro juga mengecam kebangkitan kembali “Doktrin Monroe”, kebijakan lama AS yang menegaskan pengaruh Washington atas kawasan Amerika Latin. Ia membandingkannya dengan “Doktrin Bolivar”, yang menurutnya mewakili semangat kemerdekaan, persatuan, dan kebebasan bangsa-bangsa di Amerika Selatan.
Ajakan Menjadikan Amerika Latin Zona Damai
Dalam penutup pidatonya, Maduro mendesak negara-negara anggota CELAC untuk mendeklarasikan Amerika Latin dan Karibia sebagai zona damai. Ia juga meminta adanya pengutukan bersama terhadap militerisasi kawasan, serta pembentukan mekanisme kerja sama kemanusiaan dan pertahanan kolektif antarnegara di kawasan tersebut.
“Dalam menghadapi ancaman militer dan tekanan eksternal, hanya persatuan sejati antarbangsa yang dapat menjamin kemerdekaan dan perdamaian rakyat kita”, tegasnya.
