Qatar Kecam Keras Pernyataan Netanyahu Soal Gaza dan Menyebutnya ‘Dalih Palsu’ dan ‘Retorika untuk Membenarkan Kejahatan’
POROS PERLAWANAN – Pemerintah Qatar mengeluarkan kecaman keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang menyebut agresi militer di Gaza sebagai bagian dari “pembelaan peradaban”. Doha menyebut pernyataan tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab moral maupun politik dan justru mengingatkan pada retorika rezim-rezim yang menggunakan dalih palsu untuk membenarkan kekerasan terhadap warga sipil.
Dalam pernyataan resminya, pada Minggu 4 Mei, Kementerian Luar Negeri Qatar menilai pernyataan Netanyahu sebagai bentuk provokasi yang menyesatkan dan berpotensi merusak upaya diplomatik yang tengah berlangsung. Qatar menyatakan bahwa sejak awal konflik di Gaza pada Oktober 2023, pihaknya telah aktif berkoordinasi dengan mitra-mitra internasional untuk mendukung mediasi, menghentikan perang, melindungi warga sipil, dan membebaskan para tahanan.
“Setidaknya 138 tahanan telah dibebaskan, baik melalui operasi militer maupun proses mediasi,” ungkap pernyataan itu. Namun, Qatar menyayangkan bahwa upaya mediasi kini justru diserang dan dipertanyakan oleh pihak Israel.
Qatar juga menyoroti kondisi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, menyebutnya sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di era modern. Blokade yang mencekik, kelaparan sistematis, serta kekurangan obat-obatan dan tempat perlindungan, disebut sebagai bukti bahwa bantuan kemanusiaan telah dijadikan alat tekanan politik. “Apakah ini yang dimaksud sebagai ‘peradaban’?” tulis Kementerian Luar Negeri Qatar.
Lebih lanjut, Doha menegaskan bahwa kebijakan luar negerinya selalu berpijak pada prinsip keadilan dan dukungan terhadap bangsa-bangsa yang tertindas. Qatar menyatakan bahwa tekanan politik tidak akan mengubah komitmennya dalam membela hak-hak warga sipil dan memperjuangkan penyelesaian damai berdasarkan resolusi internasional.
“Perdamaian sejati hanya dapat dicapai dengan mengakhiri pendudukan dan menjamin hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara merdeka dalam batas tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota,” tegas pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Netanyahu melalui akun resminya di platform X menyatakan bahwa “Qatar harus berhenti bermain dua sisi dengan pernyataan ambigu” dan mendesak negara Teluk itu untuk memilih antara “berdiri di sisi peradaban atau bersama Hamas”. Ia juga menggambarkan agresi Israel sebagai “perang yang adil”.
Qatar, bersama Mesir dan Amerika Serikat, merupakan mediator utama dalam konflik antara Israel dan Hamas. Ketiganya sebelumnya berhasil memediasi gencatan senjata pada Januari lalu, namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Israel yang kembali melancarkan serangan ke Gaza.
