Respons PM Lebanon Atas Pernyataan Sekjen Hizbullah, Tak Menjawab Keraguan Publik yang Makin Nyaring

POROS PERLAWANAN — Pernyataan keras Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qasim, kembali mengguncang panggung politik Lebanon. Namun, Perdana Menteri Nawaf Salam membantah bahwa Pemerintahnya menjalankan “proyek Zionis–Amerika”, dan menyebut pernyataan tersebut sebagai ancaman terselubung terhadap stabilitas internal.

Salam berdalih bahwa otoritas sah atas senjata hanya berada di tangan negara. “Tidak ada pihak di luar kerangka pemerintahan yang diizinkan membawa senjata. Tidak seorang pun ingin senjata Hizbullah jatuh ke tangan musuh Israel, tetapi senjata itu seharusnya berada di tangan tentara, institusi yang nasionalismenya tidak diragukan,” katanya.

Namun, pernyataan tersebut tidak menjawab keraguan publik yang semakin nyaring: mengapa Pemerintah dan Militer Lebanon kerap pasif menghadapi agresi Israel dalam beberapa bulan terakhir pascagencatan senjata? Kritik ini memperlihatkan dilema lama: di satu sisi, Pemerintah menyerukan monopoli negara atas senjata; di sisi lain, aparat resmi dianggap tidak mampu melindungi kedaulatan secara efektif.

Syekh Naim Qasim menanggapi dengan tajam. Dalam pidatonya, ia menyebut Pemerintah “tidak berdaya” menghadapi Israel. “Jika kalian merasa tidak mampu, biarkan musuh menghadapi kami. Sebagaimana Israel gagal dalam perang-perang sebelumnya, Israel juga akan gagal kali ini. Tugas Pemerintah adalah membangun negara, bukan menyerahkannya kepada Israel dan Amerika,” ujarnya.

Syekh Qasim juga menyinggung narasi tentang monopoli senjata. “Tidakkah mereka yang berbicara soal monopoli senjata melihat bagaimana Kepala Staf Angkatan Darat rezim Zionis memberi selamat kepada tentaranya atas pendudukan ini? Tidakkah kalian mendengar kata-kata Netanyahu tentang Israel Raya? Pemerintah telah membuat keputusan yang berbahaya dan menyeret negara ini ke dalam krisis besar,” tegasnya.

Ketegangan antara Pemerintah Lebanon dan Hizbullah mencerminkan tarik-ulur lama dalam politik domestik: siapa yang benar-benar memiliki otoritas dalam menghadapi Israel? Di satu sisi, Pemerintah berusaha menunjukkan kendali negara; di sisi lain, Hizbullah tetap menegaskan dirinya sebagai benteng utama perlawanan.

Pertentangan ini kembali menyoroti dilema inti Lebanon, negara yang secara formal berdaulat, namun realitas keamanannya kerap berada di tangan aktor non-negara yang paling kuat di dalam negeri.