Rezim Jolani dan Kasus Penyiksaan Sheikh Hassoun: Sinyal Gelap dari Utara Suriah
POROS PERLAWANAN – Laporan mengenai memburuknya kondisi fisik mantan Mufti Suriah, Sheikh Ahmed Badreddin Hassoun, kembali menyoroti dinamika kelam yang berlangsung di wilayah yang dikuasai kelompok al-Jolani. Informasi yang beredar sejak Rabu 26 November menunjukkan bahwa Sheikh Hassoun, yang ditahan beberapa bulan lalu oleh elemen yang berafiliasi dengan Jolani, mengalami penurunan kondisi serius akibat perlakuan keras selama masa penahanannya.
Menurut laporan Al-Ma’ulouma, Mahmoud Mawadi, pejabat Partai Pembebasan Nasional Suriah menyampaikan bahwa Sheikh Hassoun kini berada dalam kondisi fisik yang lemah dan telah dipindahkan secara diam-diam ke sebuah rumah di wilayah Suriah untuk menghindari sorotan media. Hingga saat ini, tidak ada kejelasan hukum terkait penangkapannya. Posisinya sebagai mantan Mufti, tanpa jabatan militer atau eksekutif, membuat motif politik jauh lebih mungkin daripada alasan hukum.
Kasus ini bukan persoalan ringan mengenai perlakuan buruk terhadap seorang tokoh agama. Ia membuka jendela lebih lebar terhadap realitas yang berlangsung dalam struktur kekuasaan di wilayah utara Suriah, wilayah yang sejak lama menjadi arena perebutan legitimasi antara Rezim Damaskus, kelompok oposisi, faksi bersenjata, dan aktor regional.
Sheikh Hassoun bukan figur biasa. Beliau adalah simbol institusi keagamaan negara, bagian dari arsitektur legitimasi Damaskus sebelum negara itu terfragmentasi oleh perang. Perlakuan terhadapnya, apa pun bentuknya, membawa implikasi politik yang tidak bisa diabaikan. Penahanannya oleh kelompok Jolani dapat dibaca sebagai pesan politis: penghapusan simbol rezim lama sekaligus penegasan otoritas de facto di wilayah yang mereka kuasai.
Upaya Jolani membentuk citra politik baru, sebagai aktor yang dapat diterima oleh kekuatan regional maupun Barat, berdiri di atas fondasi rapuh. Penyiksaan terhadap seorang tokoh publik setingkat mantan Mufti merusak narasi tersebut dan menegaskan bahwa struktur internal kelompok itu masih bekerja dengan pola koersif, jauh dari norma tata kelola modern yang ingin mereka tampilkan.
Stabilitas kawasan Idlib, tempat berbagai kepentingan regional bertemu, turut terancam oleh perkembangan ini. Sheikh Hassoun masih memiliki pengaruh moral di kalangan masyarakat Sunni; perlakuan keras terhadapnya berpotensi memicu friksi sosial dalam wilayah yang telah lama terpecah oleh kontrol faksi-faksi bersenjata. Ketegangan semacam ini mudah dimanfaatkan oleh aktor regional untuk memperluas pengaruh melalui pertikaian internal.
Tidak mengherankan apabila Damaskus memanfaatkan kasus ini untuk mendiskreditkan kelompok oposisi, menggambarkan mereka sebagai kekuatan yang gagal membangun tata kelola yang stabil. Hal ini sebagai bukti bahwa aktor-aktor yang didukung Turki ataupun Barat tidak mampu menjamin keamanan bahkan kepada tokoh agama sekalipun.
Dalam situasi politik Suriah yang terus bergejolak, kasus Sheikh Hassoun menjadi pengingat bahwa konflik bukan hanya berlangsung di medan tempur, melainkan juga dalam perebutan simbol, legitimasi, dan narasi. Apa yang menimpa mantan Mufti ini lebih dari catatan pelanggaran; bahkan merupakan indikator arah kekuasaan di wilayah yang masa depannya masih jauh dari kepastian.
