Loading

Ketik untuk mencari

Iran

Sekjen PBB Desak AS Cabut Penuh Sanksi atas Iran Sesuai JCPOA

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat untuk sepenuhnya menghapus sanksi yang telah dijatuhkannya terhadap Iran, sebagaimana disepakati di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Guterres mengajukan permintaan serius ke Washington untuk mencabut sanksi dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa, di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung antara penanda tangan yang tersisa dari kesepakatan nuklir 2015 di Wina yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA.

“Saya mengimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut,” kata Guterres, yang juga mengimbau Iran untuk kembali mematuhi kesepakatan secara penuh.

Sekjen PBB lebih lanjut mendesak Pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk “memperpanjang keringanan sehubungan dengan perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran, dan sepenuhnya memperbarui keringanan untuk proyek-proyek non-proliferasi nuklir”.

Negosiator utama Iran dalam pembicaraan Wina, Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi mengatakan bahwa Teheran telah membuat keputusan sulit untuk menyelamatkan perjanjian dan sekarang saatnya bagi pihak lain untuk bertindak serupa.

Sejak April, perwakilan dari Iran dan kelompok negara P4+1 -Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan China- telah mengadakan pembicaraan di Wina yang bertujuan untuk merevitalisasi JCPOA dan membawa AS kembali ke kepatuhan.

AS, di bawah Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan nuklir pada 2018 dan memprakarsai kebijakan “Tekanan Maksimum” terhadap Iran, mendorong Teheran untuk mengambil langkah-langkah balasan dengan secara bertahap mengurangi komitmen nuklirnya berdasarkan kesepakatan itu.

Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran menggunakan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 26 JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraktualnya jika tidak dipatuhi oleh penanda tangan lainnya.

Pemerintahan AS yang baru, di bawah Presiden Biden, menyatakan bahwa pihaknya berusaha untuk bergabung kembali dengan kesepakatan itu, tetapi sejauh ini belum mengambil tindakan nyata untuk mewujudkannya.

Teheran menegaskan bahwa semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum Republik Islam membalikkan langkah-langkah balasannya.

Araqchi mengatakan pekan lalu bahwa semua dokumen sekarang hampir siap untuk kesepakatan akhir dan sudah waktunya bagi pihak lain dalam kesepakatan untuk mengambil keputusan.

Tags:

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *