Separatisme: Pilar Kebijakan Regional Israel
POROS PERLAWANAN – Pada hari-hari terakhir tahun 2025, Rezim Zionis mengakui Somaliland, sebuah wilayah otonom di bagian barat laut Somalia, sebagai negara merdeka. Langkah ini mendapat reaksi dari komunitas internasional, kecuali AS.
Tasnim melaporkan, Somaliland adalah wilayah di Somalia yang terletak di kawasan Tanduk Afrika dengan populasi lebih dari 6 juta jiwa. Pentingnya wilayah ini, yang mendeklarasikan otonominya pada awal 1990-an, terletak pada perbatasannya dengan Teluk Aden dan Laut Merah, serta kedekatannya dengan Djibouti. Pengakuan Israel terhadap Somaliland merupakan langkah strategis tidak biasa, yang dilakukan untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Tanduk Afrika.
Menurut laporan media-media Zionis, keputusan Tel Aviv untuk mengakui Somaliland dilakukan setelah koordinasi dengan AS. Dengan demikian, langkah ini dapat dilihat sejalan dengan tujuan regional Rezim Zionis di kawasan strategis Teluk Aden dan Laut Merah.
Menurut laporan dari Begin-Sadat Centre for Strategic Studies, Israel berencana untuk mengaktifkan kemampuannya di kawasan tersebut di bidang intelijen, pengintaian, dan pengawasan (ISR), keamanan pelabuhan, serta kesadaran domain maritim (MDA). Hal ini akan sangat membantu Rezim Zionis dalam mengendalikan kawasan tersebut. Bidang ISR melibatkan penggunaan alat-alat teknologi canggih, termasuk pesawat tak berawak (UAV), sistem satelit, dan jaringan sensor, yang memungkinkan pengumpulan informasi secara terus-menerus dan mengkonversinya menjadi informasi operasional.
MDA juga berarti kemampuan untuk menciptakan gambaran terpadu tentang semua aktivitas yang berkaitan dengan keamanan, ekonomi, dan lingkungan di ruang maritim. Oleh karena itu, pengakuan Israel terhadap Somaliland bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah pertama menuju perubahan aturan main regional. Tujuan utama adalah untuk membangun jaringan pengaruh dan aliansi yang mampu mengendalikan rute perdagangan, informasi, dan spionase.
Namun, Somaliland bukanlah satu-satunya wilayah yang menjadi sasaran Rezim Zionis. Dalam hal ini, Sudan juga dapat disebutkan. Studi menunjukkan bahwa Rezim Zionis memiliki sejarah panjang dalam mendukung gerakan separatis di negara tersebut, terutama dalam pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011. Berbagai laporan berita mengonfirmasi dukungan militer dan logistik Rezim tersebut bagi pasukan kemerdekaan Sudan Selatan. Tujuannya adalah melemahkan negara tersebut, yang pada saat itu merupakan sekutu negara-negara Arab, terutama Poros Perlawanan. Dalam hal ini, mantan Dubes Israel untuk Sudan Selatan, Haim Koren mengakui dalam analisis yang ditulis untuk “Moshe Dayan Centre for Middle Eastern and African Studies.” Dalam analisis tersebut, ia menyatakan bahwa dukungan Israel terhadap pasukan separatis merupakan bagian dari strategi yang menargetkan Sudan dan kawasan Arab.
Faktanya, bantuan Rezim Zionis kepada kelompok-kelompok kemerdekaan Sudan merupakan bagian dari strateginya untuk membentuk poros separatis guna memengaruhi negara-negara yang di situ Tel Aviv tidak memiliki kesempatan untuk berperan, lantaran sikap anti-Israel para Pemerintah pusat. Dalam hal ini, Haaretz juga menyatakan dalam sebuah artikel:“ Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk membentuk aliansi strategis di Tanduk Afrika yang dapat membantu mengendalikan pengaruh Ethiopia dan Turki.” Faktanya, di Sudan pun, kita melihat bahwa Rezim Zionis menganggap Turki sebagai pesaing serius dan berniat untuk mengendalikannya.
Di Libya, sejak krisis internal negara tersebut pada 2011 dan jatuhnya Muammar Qaddafi, panggung telah disiapkan untuk kehadiran dan pengaruh asing yang luas. Sejak awal, Rezim Zionis secara tidak langsung mendukung kekuatan separatis dan Jenderal Khalifa Haftar, yang mengendalikan Libya Timur. Mengingat perbatasan maritim Libya di Mediterania, kehadiran di negara tersebut sangat penting bagi Rezim Zionis.
Selain itu, sikap anti-Israel Libya sebelum meletusnya krisis internal mendorong Tel Aviv untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memecah belah dan menyusupi negara tersebut. Dalam hal ini, sumber-sumber seperti Maariv telah melaporkan, mengutip pakar Mesir, bahwa Israel mendukung pasukan separatis Libya, dan bahwa ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memecah belah dan mendorong kebijakan disintegrasi di Kawasan.
Dalam kasus Yaman, yang berita-beritanya lebih banyak dipublikasikan di media domestik, jejak Rezim Israel dapat diamati dengan jelas. Sejak konflik dimulai di negara tersebut pada tahun 2012, Rezim Israel telah mendukung gerakan separatis di Yaman Selatan, khususnya Dewan Transisi Selatan (STC), dengan tujuan memecah negara menjadi bagian utara dan selatan. Pentingnya Yaman Selatan terletak pada aksesnya ke pintu masuk Laut Merah, serta Teluk Aden dan Selat Bab el-Mandeb, yang berfungsi sebagai gerbang bagi kapal-kapal komersial yang menuju pelabuhan Eilat. Wilayah ini menjadi semakin penting bagi Rezim Zionis setelah dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023 dan masuknya Ansharullah ke dalam front anti-Israel untuk mendukung rakyat tertindas Palestina.
Selama dua tahun terakhir, pesawat-pesawat tempur Israel telah menyerang wilayah yang dikuasai oleh Ansharullah beberapa kali, termasuk 20 serangan besar pada tahun 2025 saja. Hal ini mengharuskan pesawat tempur tersebut terbang sejauh dua ribu kilometer, mengisi bahan bakar di udara, dan akibatnya menimbulkan biaya finansial yang signifikan bagi Rezim Zionis. Oleh karena itu, kedekatan geografis dengan Ansharullah telah menjadi prioritas dalam kebijakan regional Israel. Berita tentang bentrokan pasukan yang didukung Uni Emirat Arab dan Arab Saudi di Yaman selama sebulan terakhir, serta pengakuan untuk Somaliland, merupakan bagian dari strategi Israel untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam hal ini, situs web berbahasa Ibrani, Globes dalam laporan menulis: “Posisi geografis Somaliland, yang terletak di seberang Yaman, membantu Rezim Zionis untuk mengelola ancaman dari Ansharullah dengan lebih baik. Ini merupakan bagian dari kebijakan separatis.”
Selain itu, situs Makor Rishon juga menyatakan:“Pengakuan terhadap Somaliland dapat membantu operasi melawan Ansharullah dari wilayah Somaliland.” Namun, pejabat Somaliland telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Israel menggunakan wilayah tersebut untuk tujuan militer. Meski begitu, kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan pernyataan politik tersebut. Dukungan politik dan finansial AS untuk Somaliland dapat mengubah pikiran Otoritas kawasan tersebut.
Oleh karena itu, pengakuan terhadap Somaliland merupakan bagian dari kebijakan Israel untuk memperluas pengaruhnya di Laut Merah, mengurangi biaya serangan terhadap Ansharullah, dan memperkuat pendekatan separatis di Yaman. Namun, langkah ini dapat memicu serangkaian gerakan separatis di Afrika, hal yang memicu reaksi kuat dari negara-negara seperti China, Turki, Mesir, Arab Saudi, serta Uni Afrika.
Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa Rezim Zionis mengejar kebijakan yang berkaitan dengan dukungan terhadap gerakan separatis di negara-negara targetnya. Kebijakan-kebijakan ini sering digambarkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk melemahkan negara-negara Arab penentang, mengendalikan jalur air strategis seperti Laut Merah dan Bab el-Mandeb, serta menentang pengaruh rival regional Rezim, termasuk Turki. Perlu dicatat bahwa beberapa tindakan ini dilakukan bekerja sama dengan sekutu Tel Aviv di bawah Perjanjian Abraham, yang tentu juga mendapat persetujuan dari AS.
