Mr. Prabowo, Mohon Jangan Jadikan Indonesia ‘Negara Dekorasi’ dalam Sirkus ‘Dewan Perdamaian’ Donald Trump

POROS PERLAWANAN — Ada satu kemampuan Donald Trump yang nyaris supranatural, membuat dunia percaya bahwa panggung adalah realitas. Mantan pengusaha reality show itu tidak perlu menguasai substansi, hanya cukup menguasai sorotan. Dari situlah dia bekerja, bukan lewat kedalaman diplomasi, melainkan melalui koreografi kamera. Kemudian seperti biasa, dunia kembali ditawari sebuah pertunjukan global yang dibungkus rapi dengan judul suci: “Dewan Perdamaian Gaza”.

Nama itu terdengar mulia. Bahkan terlalu mulia. Seolah-olah Gaza, yang selama ini menjadi luka terbuka dan menganga dunia, akhirnya menemukan plester ajaib dari Swiss. Dunia pun diminta percaya, dengan cukup menandatangani piagam, lalu penderitaan akan menguap seperti asap dari panggung sulap.

Di situlah Indonesia hadir dalam adegan yang sangat sinematik. Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza di Swiss pada Kamis, 22 Januari. Momen itu tampak dimaksudkan untuk mencatat Indonesia dalam “sejarah perdamaian”.

Atau, jika kita sedikit kurang naif, momen itu justru mencatat Indonesia sebagai pemain figuran yang rapi. Figuran yang berdiri di posisi strategis, tepat di sisi panggung, supaya kamera bisa menangkap “dukungan internasional”. Sementara sang sutradara mengangkut sorotan, panggung, dan hadiah ke tempat lain.

Karena setelah itu, yang terjadi bukan “perdamaian”. Sebaliknya, yang terjadi adalah Trump Show, edisi geopolitik.

Pujian pun dibagikan. Presiden AS itu menyebut Prabowo sebagai “pria tangguh” (tough), lalu menepuk pundaknya saat Prabowo menandatangani dokumen dalam map berwarna krem. Ini bukan detail remeh; ini simbol. Dalam diplomasi modern, simbol sering lebih mahal daripada substansi. Tepukan pundak bisa lebih viral dibanding negosiasi satu tahun penuh. Kata “tough” pun sempurna untuk panggung, cukup pendek untuk headline, cukup maskulin untuk ego, dan cukup kosong melompong sehingga tidak perlu lagi dibuktikan.

Kalau ini pertandingan sepak bola, formatnya jelas. Sebelum peluit, ada toss koin dan senyum kamera.

Kalau ini bisnis MLM, istilahnya juga terang: “Welcome to the team.” Satu tepukan, satu pujian, lalu semua orang merasa sedang “membuat perubahan”, padahal hanya sedang menambah anggota jaringan.

Padahal Gaza bukan soal map krem, bukan soal kata-kata manis, dan bukan soal pernak-pernik acara. Gaza adalah darah, rumah runtuh, anak-anak tanpa obat, dan dunia yang terlalu ahli menonton sambil makan popcorn.

Namun panggung tidak butuh air mata, panggung butuh narasi. Gaza diperlakukan sebagai merek politik, sebagai produk yang bisa dijual menjadi prestasi. Gaza dijadikan latar drama, sementara sang sutradara ingin tampil sebagai tokoh penutup, sebagai penyelamat yang berdiri di tengah reruntuhan hasil kerjanya sendiri, lalu dengan pongah menunjuk kamera seolah berkata: “Lihat, sejarah sedang berlangsung!”

Dewan ini disebut organisasi internasional. Baik. Namun kita semua tahu, ada organisasi internasional yang lahir dari kebutuhan global, dan ada pula yang lahir dari kebutuhan satu orang. Kebutuhan itu sederhana, supaya terlihat sebagai pahlawan.

Narasinya pun sudah disiapkan, bahwa PBB gagal, maka lahirlah “alternatif”. Ini pola klasik. Ketika sebuah institusi multilateral ribet, penuh prosedur, dan tidak bisa dikendalikan sendirian, institusi itu dicap tidak efektif. Setelah itu, dibuat jalur baru yang “lebih cepat” dan “lebih tegas”, dengan satu syarat tersembunyi, dan kemudi berada di tangan penggagasnya.

Dalam bahasa yang lebih jujur, kalau tidak bisa menjadi raja di dalam sistem, buat sistem baru agar posisi raja itu otomatis resmi dan tidak terbantahkan.

Kita pernah melihat model seperti ini. Bedanya, biasanya yang begini lahir dari startup, bukan “Dewan Perdamaian”.

Menariknya, China menolak. Ketika undangan datang, Beijing menolak mentah-mentah dan menegaskan dukungannya pada tatanan dunia internasional berbasis PBB. Tidak perlu tepuk pundak. Tidak butuh map krem. Tidak perlu drama.

Pesannya jelas dan dingin: silakan Anda bermain sendiri.

Ironisnya, China yang sering dituduh otoriter justru menolak ikut organisasi yang berbau “satu orang, satu panggung”. Mereka memilih jalur PBB, institusi yang setidaknya memiliki prosedur, mekanisme, dan legitimasi multilateral.

China berkata: “Kami tetap di PBB.” Sementara sebagian dunia seperti berkata: “Kami ikut yang ada tepukan pundaknya.”

Sejumlah negara lain juga memilih tidak ikut. Spanyol, Rusia, dan beberapa negara Eropa menolak bergabung. Mereka tidak terkecoh oleh judul besar “Dewan Perdamaian Gaza”, karena mereka membaca catatan kaki yang sering diabaikan, yaitu siapa yang memegang kemudi, bagaimana desainnya, dan siapa yang paling diuntungkan.

Mereka paham ini bukan forum perdamaian belaka. Ini kendaraan politik. Kendaraan itu punya sopir yang percaya dirinya selalu benar, bahkan ketika peta terbalik. Bahkan ketika remnya blong.

Lalu Indonesia?

Indonesia selama ini konsisten pada prinsip, yaitu menolak normalisasi dengan Israel, membela Palestina berdasarkan hukum internasional, dan berbicara lantang tentang moralitas global. Karena itu, ketika Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza versi Gedung Putih, sorotan datang dari berbagai arah. Sejumlah media asing mengkritik keras. Middle East Monitor bahkan menyebutnya sebagai potensi “kegagalan moral besar”.

Pangkal persoalan yang dicurigai banyak pihak bukan perkara keputusan politik semata, melainkan fungsi Indonesia dalam panggung global ini. Indonesia berpotensi dijadikan pemanis legitimasi dan sirkus. Jika agenda yang dibawa problematik, maka dibutuhkan stempel moral.. dan stempel moral paling mahal di dunia Islam adalah Indonesia, selaku negara Muslim terbesar.

Dengan kata lain, Indonesia bukan hanya peserta. Indonesia bisa berubah menjadi ornamen yang memperindah etalase, agar produk yang dijual terlihat lebih bermartabat.

Bukan karena Indonesia lemah, melainkan karena undangan sering disalahpahami sebagai kehormatan. Padahal dalam politik global, undangan sering kali bukan kehormatan. Kadang itu jerat. Kadang itu label. Kadang itu tanda, bahwa “Anda sudah masuk ke panggung kami”.

Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa penderitaan Gaza berkurang, bantuan masuk besar-besaran, dan ini kesempatan bersejarah. Secara niat, itu mulia.

Namun niat baik dalam geopolitik sering menjadi bahan bakar mesin yang dikendalikan orang lain. Di titik inilah kepala dingin harus bekerja.

Indonesia perlu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah Dewan ini benar-benar berniat serius untuk menghentikan konflik? Apakah memberi ruang pada suara Palestina? Apakah tetap menegakkan hukum internasional? Atau hanya mengganti kata “perdamaian” menjadi “pengelolaan konflik”, dengan gaya Amerika, lengkap dengan kamera dan piagam?

Jika jawabannya tidak jelas, maka ini bukan Dewan Perdamaian. Ini murni “dewan legitimasi” untuk Donald Trump.

Di balik semua itu, ada satu target yang sulit dibantah, bahwa Presiden AS butuh prestasi. Entah Nobel, entah narasi, entah keduanya. Sehingga untuk itu, simbol pun diubah menjadi mata uang. Piagam, panggung, kamera, tepuk pundak, foto bersama. Gaza hanyalah latar. Dewan hanyalah properti. Negara-negara yang bergabung hanyalah pemeran pendukung.

Pemeran utamanya tetap satu.

Bahayanya, jika Indonesia masuk tanpa membaca skenario, maka Indonesia sedang mengulang kesalahan klasik negara berkembang yang mengira “hadir berarti ikut menentukan arah”. Padahal sering kali yang diundang bukan untuk memutuskan, melainkan untuk mempercantik tampilan foto bersama. Untuk menambah daftar “dukungan internasional”. Singkatnya, untuk menambah legitimasi.

Padahal Indonesia harus menjadi negara, bukan dekorasi, juga bukan pemain sirkus.

Kita harus memperjuangkan Palestina. Kita wajib membela Gaza. Akan tetapi, jangan sampai perjuangan itu dipakai sebagai bahan bakar ambisi pribadi seorang politisi di Washington. Jika tidak hati-hati, sejarah tidak bakal pernah mencatat Indonesia sebagai pembela Palestina, melainkan sebagai negara yang duduk manis, menandatangani map krem, dan tersenyum ketika pundaknya ditepuk.

Ketika panggung selesai, sang sutradara pulang membawa narasi. Indonesia pulang membawa pertanyaan yang terlambat datang: Mr. Prabowo, apa yang sebenarnya baru saja Anda tanda tangani?