Serangan ke Yaman Cuma ‘Smokescreen’ Skandal Trump yang Bisa Hancurkan Kariernya!
POROS PERLAWANAN – Sebuah media analisis di Amerika Serikat menyoroti aspek teknis serta legalitas serangan militer AS ke Yaman, yang kini dipertanyakan legitimasi dan keabsahannya.
Menurut laporan situs berita dan analisis liberal Vox (VOX) dalam sebuah artikel tayang pada Senin 31 Maret, menganggap skandal kebocoran informasi terbaru AS terkait serangan ke Yaman, yang dikenal sebagai “Signal Gate”, merupakan isu sekunder. Vox menyoroti hal yang lebih fundamental, yakni legalitas dan justifikasi aksi militer Washington di Timur Tengah.
Media AS tersebut mengkritik komunitas media analitis Amerika yang dinilai lalai dalam mempertanyakan alasan sebenarnya di balik kebijakan Pemerintahan AS yang justru semakin memperluas operasi militer di Timur Tengah, meskipun telah berjanji untuk mengurangi keterlibatan militer negara itu. Vox juga menanyakan apakah serangan ini benar-benar membawa manfaat strategis bagi Amerika Serikat.
Berikut adalah tiga poin utama yang dikemukakan Vox dalam mempertanyakan serangan militer AS ke Yaman:
1. Kejahatan Perang
Dalam percakapan melalui aplikasi pesan Signal yang dibocorkan oleh The Atlantic, Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, mengacu pada penghancuran total sebuah bangunan tempat tinggal dan mengeklaim bahwa targetnya adalah individu-individu militer di dalamnya. Dalam pesan yang dikutip dari Waltz, disebutkan bahwa menurut pejabat setempat, AS telah menyerang beberapa bangunan pada malam itu, mengakibatkan lebih dari 30 korban jiwa.
Beberapa analis politik berpendapat bahwa Waltz secara tidak langsung menggambarkan sebuah kejahatan perang, yaitu penghancuran seluruh bangunan berpenghuni demi menargetkan satu individu tertentu.
2. Kewenangan Perang Presiden
Ada dugaan bahwa baik Donald Trump maupun Joe Biden telah melanggar Resolusi Kewenangan Perang 1973, yang mengharuskan presiden AS untuk melaporkan alasan tindakan militer terhadap negara lain kepada Kongres.
Resolusi ini juga menetapkan batas waktu 60 hari bagi operasi militer yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres. Meskipun diakui bahwa berdasarkan Pasal II Konstitusi AS, presiden memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan militer dalam rangka menangkal serangan mendadak tanpa menunggu persetujuan Kongres, namun operasi AS di Yaman tampaknya merupakan operasi jangka panjang yang seharusnya tunduk pada aturan tersebut.
3. Efektivitas Serangan AS ke Yaman
Pemerintahan Trump mengeklaim bahwa serangan ke Yaman bertujuan untuk menjamin kebebasan navigasi di Laut Merah dan “membangun kembali efek pencegahan”. Namun, muncul pertanyaan apakah serangan ini benar-benar mampu mencapai tujuan yang diklaim.
Kelompok Perlawanan Islam Houthi telah bertahun-tahun bertahan dari serangan udara intensif Arab Saudi yang didukung oleh persenjataan AS. Perlawanan terhadap kekuatan militer Barat merupakan bagian dari motivasi utama perjuangan mereka. Seperti Hamas di Gaza, Houthi tampaknya siap menanggung kerugian besar demi mencapai tujuan mereka, yang berarti kecil kemungkinan mereka akan menyerah akibat serangan Militer AS.
Sebagai catatan akhir, Pemerintahan Trump, seperti halnya setiap pemerintahan AS dalam abad ini, tampaknya kembali terlibat dalam konflik militer di Timur Tengah, meskipun telah berjanji untuk mengurangi keterlibatan Militer AS di kawasan tersebut.
