Siap Hadapi Segala Kemungkinan, Hamas: Senjata Perlawanan Tak Bisa Dinegosiasikan

POROS PERLAWANAN – Pemimpin senior Hamas, Bassem Naim, menegaskan bahwa kelompok perlawanan telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan di tengah konflik yang terus berlangsung dengan Israel. Ia menekankan bahwa senjata perlawanan bukanlah sesuatu yang dapat dinegosiasikan sebelum pendudukan Israel berakhir dan negara Palestina yang merdeka terbentuk.

“Semua pihak yang berpikir untuk menyingkirkan Hamas dari Gaza hidup dalam ilusi,” ujar Naim dalam wawancaranya dengan Al Jazeera pada Minggu (16/3).

Pernyataan ini muncul di tengah kebuntuan perundingan gencatan senjata, yang menurut Hamas, dihambat oleh manuver politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menuduh Israel tidak memiliki itikad baik dalam negosiasi dan justru menggunakan strategi penundaan untuk menghindari penyelesaian konflik.

Dalam wawancara tersebut, Naim menegaskan bahwa Hamas tidak akan pernah menegosiasikan senjata perlawanan sebelum ada jalur yang jelas dan serius menuju penghentian pendudukan serta berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

Hamas Tegaskan Garis Merah

Naim menegaskan bahwa penarikan para pemimpin perlawanan dari Gaza merupakan batas yang tidak bisa ditawar. “Ini adalah garis merah yang tidak akan pernah kami negosiasikan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Hamas tetap konsisten dalam menolak perundingan langsung dengan Israel. “Sikap kami sudah jelas. Hamas tidak akan berunding secara langsung dengan Zionis,” tambahnya.

Meski demikian, Naim mengungkapkan bahwa kontak langsung Hamas dengan pemerintah Amerika Serikat memiliki dampak positif. Menurutnya, komunikasi ini memungkinkan Hamas menjelaskan posisinya secara lebih transparan. “Netanyahu ingin memonopoli hubungan dengan Washington dan mencapai kesepakatan yang hanya menguntungkan kepentingannya sendiri,” ujarnya.

Selain itu, ia menolak tuduhan Otoritas Palestina (PA) bahwa Hamas melakukan aktivitas mata-mata terhadap kelompok perlawanan lain. “Tuduhan itu tidak berdasar dan sepenuhnya kami tolak. Pejabat PA ingin Hamas tidak berada di Gaza, tetapi kami tegaskan kepada mereka bahwa itu hanya ilusi,” katanya.

Gencatan Senjata dan Negosiasi

Sementara itu, negosiasi untuk memasuki fase kedua gencatan senjata masih tertunda. Lebih dari dua minggu setelah berakhirnya fase pertama, belum ada perkembangan berarti akibat hambatan yang terus dilakukan Israel.

Menurut laporan media Arab, para mediator telah mengajukan proposal baru untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel. Proposal tersebut mencakup empat poin utama:

1. Pertukaran tahanan yang tersisa antara Hamas dan Israel.
2. Negosiasi gencatan senjata permanen untuk mengakhiri konflik bersenjata.
3. Distribusi bantuan kemanusiaan secara rutin ke Jalur Gaza.
4. Rekonstruksi Gaza, termasuk pembangunan kembali infrastruktur yang hancur akibat serangan Israel.

Hamas menyatakan telah menyetujui proposal tersebut dengan syarat dilakukan beberapa amandemen. Amandemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan utama rakyat Palestina dan perlawanan tetap dipenuhi, termasuk penegakan gencatan senjata permanen, distribusi bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan, serta dimulainya rekonstruksi Gaza secara menyeluruh.

Juru bicara Hamas, Abdel Latif al-Qanua, menegaskan bahwa penerimaan Hamas terhadap proposal mediator bukan berarti menggantikan atau menunda fase kedua perundingan.

“Sebaliknya, langkah ini membuka jalan bagi perundingan lebih lanjut yang dapat mengarah pada penghentian perang secara permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza,” kata al-Qanua.

Ia menambahkan bahwa respons positif Hamas terhadap usulan mediator merupakan bagian dari upaya gencatan senjata yang lebih luas. Negosiasi akan terus berlanjut untuk menyelesaikan berbagai tahapan lain dalam perundingan damai.