Strategi Trump di Sahel: Janji Palsu Keamanan, Kepentingan Eksploitatif AS yang Berulang
POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, sebuah analisis terbaru di Responsible Statecraft oleh Alex Thurston menyingkap wajah asli manuver Washington di Afrika Barat. Menurutnya, strategi baru Pemerintahan Donald Trump terhadap Mali, Burkina Faso, dan Niger bukanlah tentang menyelesaikan akar ketidakamanan di Sahel, melainkan murni demi melindungi kepentingan strategis dan ekonomi Amerika Serikat, terutama dalam perebutan mineral.
Gedung Putih mengemas rencana ini dalam bahasa “kerja sama keamanan” dan “pembagian intelijen”. Namun, di balik retorika itu tersembunyi logika kolonial lama di mana kontraterorisme dijadikan dalih, sementara sasaran sebenarnya adalah eksploitasi sumber daya alam. Thurston mengingatkan bahwa selama berpuluh tahun kehadiran militer Barat di Afrika tidak membawa stabilitas, justru memperluas krisis. Di bawah bendera Prancis dan AS, pemberontakan semakin merembet ke Mali, Burkina Faso, hingga Niger.
“Semua penyedia keamanan eksternal Sahel hanya menawarkan resep kosong, janji membunuh lebih banyak jihadis. Nyatanya, semuanya gagal,” tegas Thurston.
Kenyataannya, pemerintahan militer yang kini berkuasa di Sahel muncul karena kegagalan pendekatan Barat itu. Pesan mereka jelas: usir pasukan Prancis, kendalikan sumber daya sendiri, dan tolak khotbah moral Barat. Gelombang penegasan kedaulatan ini mendapat dukungan luas rakyat, yang muak dijadikan pion dalam perang panjang melawan teror versi Barat.
Berbeda dengan Obama maupun Biden yang membalut intervensi dengan jargon demokrasi dan pembangunan, strategi Trump bahkan menanggalkan kepura-puraan itu. Washington terang-terangan bersikap transaksional di mana mineral ditukar dengan akses militer. Namun, pendekatan ini justru berhadapan langsung dengan semangat kedaulatan baru di kawasan, di mana Pemerintahan Sahel menuntut renegosiasi kontrak eksploitasi dan menantang dominasi perusahaan multinasional.
Seperti di Mali, perusahaan raksasa Barrick mulai menghadapi tekanan dari otoritas lokal yang menolak perjanjian lama yang hanya menguntungkan asing. Rakyat menuntut kendali penuh atas kekayaan tanah mereka.
Thurston menilai strategi Trump hanyalah mengulang jebakan lama: meyakini bahwa senjata, intelijen, dan basis militer mampu mengatur arah kawasan, sambil menutup mata terhadap realitas sosial, politik, dan ekonomi yang lebih dalam. Hasilnya jelas, yang diuntungkan bukan rakyat Sahel, melainkan birokrasi keamanan nasional AS dan Komando Afrika (AFRICOM).
Bagi rakyat Mali, Burkina Faso, dan Niger pelajaran sejarah sudah gamblang, janji keamanan Barat tidak pernah ditujukan untuk melindungi Afrika, melainkan demi memastikan kepentingan kolonial baru Amerika dan sekutunya terus terjaga.
