Tim Saudi dan para Boneka AS Lainnya Bergerak Serentak di Beirut, Lanjutkan Tekanan terhadap Hizbullah
POROS PERLAWANAN — Dalam satu babak baru dari drama kolonialisme gaya baru di Lebanon, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada Rabu 16 April mendarat di Beirut sebagai utusan tak resmi Washington, menyusul tekanan bertubi-tubi dari Morgan Ortagus, Wakil Utusan Khusus AS untuk Asia Barat. Tujuannya terang: mengikis kekuatan Hizbullah sebagai garda perlawanan utama terhadap proyek Zionis-Imperialis di Kawasan.
Kunjungan Bin Farhan bukanlah manuver diplomatik biasa. Ia membawa mandat langsung dari Washington untuk mengawal proyek pelucutan senjata Hizbullah, dikemas dalam bahasa manis “reformasi negara”. Sebuah operasi politik yang menargetkan jantung pertahanan nasional Lebanon agar tunduk sepenuhnya pada poros AS-Israel-Saudi.
Fokusnya terletak pada aktivitas militer Lebanon di selatan dan utara Sungai Litani—wilayah yang secara historis menjadi medan tempur utama Perlawanan melawan pendudukan Israel. Saudi dan AS berharap militer Lebanon dipaksa berhadapan dengan Hizbullah, menjadikan tentara nasional sebagai alat represif terhadap rakyatnya sendiri.
Sumber diplomatik menyebut bahwa AS dan Saudi bersedia “mengizinkan” dialog antara Presiden Joseph Aoun dan Hizbullah, selama hasilnya menjinakkan Perlawanan dan tidak memberi ruang eksistensial bagi senjata muqawamah. Ini merupakan bentuk intervensi telanjang: memperbolehkan rakyat berbicara, selama yang keluar dari mulut mereka adalah kepatuhan.
Di dalam negeri, tekanan terhadap Hizbullah juga datang dari partai Pasukan Lebanon pimpinan Samir Geagea—salah satu tokoh lama yang setia menjadi agen lokal proyek imperial. Geagea mendesak pelucutan paksa Hizbullah, seolah-olah tentara Zionis sudah tidak mengintai dari selatan, dan seolah-olah sejarah pengkhianatannya sendiri telah dilupakan rakyat Lebanon.
Dari Doha, Presiden Aoun mencoba memainkan kartu kompromi. Ia menyatakan bahwa senjata hanya akan dimonopoli negara melalui mekanisme dialog tanpa kekerasan. Namun pernyataan ini tetap menyisakan pertanyaan besar: dialog dengan siapa, di bawah tekanan siapa, dan dengan arah siapa? Dalam konteks dominasi regional AS, semua “dialog” cenderung berubah menjadi instrumen penjinakan.
Aoun juga menolak normalisasi dengan Israel, mengacu pada keputusan KTT Beirut dan konferensi Riyadh. Namun, sementara lidahnya menolak, lingkaran sekelilingnya justru menjalin kontak aktif dengan poros normalisasi dan kekuatan kontra-revolusioner.
Puncak hipokrisi terjadi ketika Perdana Menteri Nawaf Salam yang selama ini tampil sebagai boneka reformis dalam kemasan teknokrat, melakukan kunjungan ke Damaskus. Ia tidak menemui pemerintah sah Suriah, melainkan kepala kelompok teroris Hayat Tahrir al-Sham, Abu Muhammad al-Jolani, dalang kejahatan bersenjata di Suriah dan Lebanon. Pertemuan ini bukan hanya pengkhianatan terhadap Suriah dan Lebanon, tetapi juga bentuk legitimasi terhadap proyek terorisme yang diciptakan dan dipelihara oleh CIA serta dinas intelijen regional sekutunya.
Ironisnya, pertemuan ini diikuti dengan laporan kepada Bin Farhan, seolah Salam adalah kurir politik yang bertanggung jawab kepada markas besar aliansi imperialis. Lebih parah lagi, Salam dilaporkan telah menyampaikan undangan resmi kepada Jolani untuk mengunjungi Beirut, sebuah langkah yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara “pejabat” Lebanon dan agen kolaborator.
Sementara rakyat Lebanon terus dihantui krisis ekonomi dan gelombang pengungsi Suriah yang tak kunjung reda, para boneka lokal justru sibuk mengatur panggung bagi kembalinya para teroris ke pusat-pusat kekuasaan. Menurut laporan Program Pangan Dunia, sejak awal April, lebih dari 30.000 pengungsi memasuki wilayah Akkar dan Utara, membebani infrastruktur negara yang sudah nyaris lumpuh. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah masuknya elemen-elemen jaringan lama yang berafiliasi dengan kelompok bersenjata, membuka kemungkinan kebangkitan baru proyek destabilisasi.
