Trump Teken Perintah Eksekutif Perluasan Pengayaan Uranium, Bawa AS Kembali ke Jalur Nuklir Sambil Halangi Negara Lain

POROS PERLAWANAN – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Jumat 23 Mei, menandatangani empat perintah eksekutif yang membuka jalan bagi perluasan besar-besaran program energi nuklir domestik AS, termasuk pembangunan reaktor baru, serta pengembangan penambangan dan pengayaan uranium di dalam negeri.

Menurut pernyataan seorang pejabat tinggi pemerintahan kepada NBC yang dilansir oleh Farnews Agency, kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pendirian fasilitas nuklir baru guna menghadapi lonjakan permintaan listrik, yang disebut dipicu oleh pesatnya pertumbuhan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Salah satu perintah eksekutif menyebutkan secara eksplisit mengarahkan pasokan “energi nuklir yang aman dan andal” untuk menopang fasilitas strategis, termasuk pusat data AI dan instalasi pertahanan vital AS.

Trump, dalam salah satu langkah awal pada masa kepresidenan barunya, bahkan menyatakan “keadaan darurat energi”, dengan dalih bahwa lonjakan permintaan listrik yang belum pernah terjadi dalam dua dekade terakhir menuntut intervensi segera.

Secara paralel, Menteri Energi AS menyebut proyek ini sebagai “Proyek Manhattan 2”, mengacu pada program rahasia AS di era Perang Dunia II yang menciptakan senjata nuklir pertama di dunia. Pernyataan ini memperkuat persepsi bahwa pengembangan nuklir AS saat ini memiliki implikasi strategis dan militer yang tidak bisa diabaikan.

Konteks dan Kontradiksi

Langkah ekspansionis ini muncul di tengah laporan bahwa produksi energi terbarukan di AS seperti tenaga surya dan angin, telah meningkat tiga kali lipat dalam dekade terakhir. AS juga tercatat sebagai pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, melampaui Rusia dan Arab Saudi, dengan 264 miliar barel sumber daya yang dapat dipulihkan.

Namun, alih-alih memaksimalkan potensi energi alternatif atau fosil yang melimpah, Pemerintahan Trump justru mendorong kembali kebijakan nuklir sebagai poros utama ketahanan energi nasional.

Ironisnya, Trump sebelumnya secara terbuka menolak legitimasi program nuklir damai Iran. Dalam salah satu pernyataannya, ia mengejek argumen Teheran yang menyatakan bahwa nuklir dibutuhkan untuk kebutuhan energi sipil: “Saya ingin bertanya, mengapa Anda membutuhkannya? Anda punya banyak minyak,” ucapnya dengan nada meremehkan.

Pernyataan ini dengan jelas menunjukkan standar ganda kebijakan luar negeri AS, di mana Washington membenarkan perluasan program nuklirnya sendiri atas nama keamanan dan teknologi, namun pada saat yang sama memblokade dan mengkriminalisasi upaya serupa oleh negara-negara yang menolak tunduk pada hegemoni Barat.

Langkah Trump ini mencerminkan tiga hal utama:

1. Ketergantungan strategis pada energi nuklir sebagai bagian dari infrastruktur pertahanan dan teknologi tinggi AS, khususnya dalam mendukung dominasi kecerdasan buatan.

2. Kebangkitan kembali agenda nuklir domestik, setelah bertahun-tahun narasi resmi AS mempromosikan energi terbarukan sebagai masa depan.

3. Kemunafikan kebijakan luar negeri Amerika, yang membatasi hak negara-negara lain untuk mengembangkan energi nuklir damai, sembari secara agresif memperluas kapasitas nuklirnya sendiri.

Sementara Washington berusaha mempertahankan monopoli kekuatan dan teknologi, dunia menyaksikan dengan cermat bagaimana slogan “nonproliferasi” hanya berlaku jika itu tidak mengancam dominasi Barat.