Walid Jumblatt: Rencana Pelucutan Senjata Perlawanan adalah Perintah Israel
POROS PERLAWANAN — Seorang tokoh politik terkemuka Lebanon menegaskan bahwa dokumen yang disampaikan Amerika Serikat kepada Lebanon sejatinya merupakan perintah Israel untuk melucuti Perlawanan. Ia juga menekankan kebenaran pernyataan Syekh Naim Qasim mengenai kepekaan komunitas pendukung Hizbullah, serta menolak keras segala bentuk penyerahan diri.
Menurut laporan Tasnim News Agency pada Sabtu 30 Agustus, mantan Ketua Partai Sosialis Progresif Lebanon, Walid Jumblatt, dalam wawancara menanggapi dokumen Amerika Serikat kepada Pemerintah Lebanon menyatakan: “Apa yang disampaikan kepada kami pada hakikatnya adalah perintah Israel: melucuti senjata Hizbullah, lalu menunggu bagaimana Israel akan menanggapi terkait penarikan pasukannya.”
Jumblatt menegaskan: “Kenyataannya, Israel justru memperkuat posisinya di selatan. Saya sekali lagi menekankan bahwa para pejuang Hizbullah adalah bagian integral dari struktur nasional Lebanon.”
Ia menambahkan: “Tidak seorang pun dapat memaksa kami menyerah. Saya akan mengusulkan jalan menuju kondisi normal, namun dengan syarat-syarat yang tetap menjaga martabat negara.”
Lebih lanjut, Jumblatt menegaskan keinginannya untuk membebaskan wilayah Lebanon yang masih diduduki serta melaksanakan resolusi internasional terkait. Ia menolak desakan yang menurutnya mengabaikan sensitivitas politik komunitas Syiah di Lebanon.
“Menjadikan pelucutan senjata Perlawanan sebagai fokus utama tidak akan diterima mayoritas komunitas Syiah. Seperti dikatakan dengan tepat oleh Syekh Naim Qasim, senjata Hizbullah adalah jiwa para pendukungnya,” ujarnya.
Jumblatt juga memperingatkan bahwa pendekatan berbasis kekerasan tidak akan menghasilkan apa pun:
“Kita tidak menghadapi perpecahan internal di Militer, namun kita harus menghindari mengulangi pengalaman kelam penggunaan Militer melawan rakyat.”
Ia menambahkan bahwa sebagian besar proses pelucutan senjata di selatan Sungai Litani sebenarnya telah berlangsung, meski Militer Lebanon masih membutuhkan penguatan dalam hal personel, peralatan, dan kesejahteraan.
Sementara itu, meningkatnya tekanan dan intervensi Amerika Serikat di Lebanon memicu reaksi keras dari Hizbullah. Wakil bidang Politik Sekretaris Jenderal Hizbullah, Husein Al-Khalil memperingatkan bahwa Washington berusaha mendorong Militer Lebanon berkonfrontasi dengan rakyat. Ia menyerukan agar otoritas Lebanon mengakhiri sikap tunduk terhadap utusan asing.
Al-Khalil menilai utusan-utusan AS, mulai dari Morgan Ortagus, Tom Barrack, hingga delegasi Kongres telah melanggar komitmen sebelumnya, termasuk janji menekan Israel agar menghentikan agresi harian dan menarik diri dari Wilayah Lebanon yang Diduduki.
Ia menegaskan: “Upaya Amerika untuk memecah-belah antara Militer dan Perlawanan hanyalah manuver tercela yang bertujuan melemahkan dua pilar utama negara ini: Militer dan Perlawanan. Kami mengutuk keras langkah tersebut dan memperingatkan otoritas Lebanon agar tidak terjerumus ke dalam jebakan mematikan ini.”
