Warga Suriah Protes Perjanjian Keamanan antara Rezim Jolani dan Israel
POROS PERLAWANAN – Sejumlah besar warga Suriah di pusat negara itu menggelar demonstrasi menentang perjanjian keamanan terbaru antara rezim Jolani dan rezim Israel.
Menurut laporan Al-Mayadeen pada Jumat 19 September, sumber lokal di Suriah menyebutkan bahwa aksi protes tersebut berlangsung di kota Homs, Suriah tengah. Warga berunjuk rasa menyatakan penolakan mereka terhadap koordinasi keamanan antara rezim Jolani dan Israel.
Pemimpin kelompok penguasa Suriah, Abu Muhammad al-Jolani, dalam wawancara dengan Reuters pada Rabu malam mengatakan, “Perundingan kami dengan Israel mungkin akan menghasilkan kesepakatan nyata dalam beberapa hari mendatang.”
Ia menambahkan: “Perjanjian keamanan dengan Israel merupakan keharusan dan harus mencakup penghormatan terhadap wilayah udara serta integritas teritorial Suriah.”
Al-Jolani juga menegaskan, “Jika perjanjian keamanan dengan Israel berhasil, kesepakatan lain dapat dicapai. Namun, perdamaian dan normalisasi hubungan tidak termasuk dalam agenda saat ini.”
Ia mengeklaim bahwa Amerika Serikat tidak memberikan tekanan apa pun kepada Damaskus untuk mencapai kesepakatan dengan Israel.
Sebelumnya, pada Selasa malam, media Amerika Axios melaporkan, mengutip sumber yang diklaim memiliki informasi bahwa rezim Israel telah menyampaikan proposal terperinci mengenai perjanjian keamanan baru kepada rezim Jolani. Proposal itu mencakup peta dari wilayah barat daya Damaskus hingga perbatasan dengan Wilayah Pendudukan.
Menurut laporan tersebut, Menteri Luar Negeri rezim Jolani, Asaad Al-Shaibani, dan Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, membahas serta bertukar pandangan mengenai proposal tersebut di London pada Rabu lalu. Pertemuan itu juga dihadiri oleh utusan AS untuk Suriah, Tom Barak.
Axios menambahkan bahwa usulan Israel akan membagi barat daya Damaskus menjadi tiga zona, dengan penerapan pengaturan keamanan berbeda-beda untuk setiap zona.
Selain itu, proposal tersebut mengusulkan pembentukan zona penyangga di wilayah Suriah, dengan larangan penempatan pasukan militer maupun senjata berat di sepanjang perbatasan dengan Wilayah Pendudukan.
Masih menurut Axios, usulan itu juga menetapkan seluruh wilayah barat daya Damaskus hingga perbatasan dengan Wilayah Pendudukan sebagai zona larangan terbang bagi pesawat Suriah.
