Bantah Klaim Trump, Baghaei: Kami Tak Ajukan Permintaan Negosiasi

POROS PERLAWANAN – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei pada Jumat malam 10 Juli menanggapi klaim Donald Trump bahwa “Teheran mengajukan permintaan negosiasi kepada Washington.”

Diberitakan Fars, sembari menyatakan bahwa Iran tidak mengajukan permintaan untuk negosiasi dengan Amerika, Baghaei mengatakan,”Kami tidak menolak permintaan Qatar untuk melakukan kunjungan ke Iran dan berdiskusi mengenai situasi terkini. Pertemuan ini telah berlangsung hari ini di Mashhad.”

“Kami tidak memiliki permintaan untuk negosiasi dengan Amerika. Tetapi berdasarkan pendekatan bertanggung jawab kami yang biasa, kami tidak menolak permintaan dari salah satu mediator regional untuk melakukan perjalanan ke Iran dan berdiskusi mengenai situasi terkini.”

“Kunjungan ini berlangsung hari ini di Mashhad. Kami menyampaikan poin-poin serta pandangan kami kepada pihak Qatar.”

Mengenai perjalanan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi ke Oman pada hari Sabtu, Baghaei menyatakan,”Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari konsultasi yang kami mulai dalam satu atau dua bulan terakhir dengan Oman terkait masalah Selat Hormuz.”

“Pertemuan teknis telah diadakan beberapa putaran sejauh ini, baik di Teheran maupun di Muscat. Kunjungan ini juga dilakukan dalam rangka kelanjutan konsultasi tersebut untuk membantu memfasilitasi lalu lintas yang aman di Selat Hormuz.”

Dalam bagian lain dari wawancara televisi ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan,”Pelanggaran perjanjian oleh Amerika adalah sebuah kebiasaan. Jika pada tahun 2018 alasan mereka adalah mereka memiliki masalah dengan Pemerintahan sebelumnya, sekarang tampaknya mereka bahkan bersikap keras kepala terhadap diri mereka sendiri. Nota kesepahaman yang telah ditandatangani 21 hari lalu terus-menerus menghadapi pelanggaran klausul-klausulnya oleh Amerika.”

Dia menambahkan, peristiwa hari Rabu dan Kamis adalah pelanggaran terhadap klausul 1 dan 2 dari nota kesepahaman tersebut. Pengumuman yang dikeluarkan mengenai pencabutan izin penjualan minyak Iran adalah pelanggaran terhadap klausul lain dari nota kesepahaman itu. Pemberlakuan sanksi baru juga merupakan pelanggaran terhadap klausul 9 nota kesepahaman.

“Pelanggaran perjanjian telah menjadi bagian dari pola perilaku Pemerintahan Amerika,” tandas Baghaei.

Terkait pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat terkait peninjauan isu nuklir Iran, Baghaei menyatakan,”Sesi ini dibentuk atas permintaan Amerika, Inggris, dan Prancis berkenaan dengan pelaksanaan Resolusi 2231, yang menurut kami dan dari sudut pandang hukum praktis tidak ada lagi.”

Dengan menyatakan bahwa Resolusi 2231 Dewan Keamanan telah kedaluwarsa pada 18 Oktober 2025, dia menegaskan, “Oleh karena itu, setiap pelaporan oleh Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan resolusi ini tidak ada artinya dan tidak memiliki dasar hukum.”

Menurutnya, posisi Tiongkok dan Rusia juga sama, sehingga kedua negara menentang diadakannya sesi ini sejak awal dan masalah tersebut sempat dibawa ke pemungutan suara.

“Dalam sesi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PBB mengangkat beberapa poin. Poin yang menonjol dan berulang adalah bahwa Iran belum mengizinkan inspeksi terhadap fasilitas yang rusak akibat serangan Rezim Zionis dan Amerika.”

“Sangat jelas. Fasilitas-fasilitas ini rusak. Diharapkan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Sekretaris Jenderal PBB, dan Dewan Keamanan, dalam rangka menjalankan tugas mereka, mengambil sikap yang jelas saat itu juga dan mengutuk tindakan Amerika dan Rezim Zionis, karena tindakan ini dilarang.”

“Mereka tidak melakukan hal ini. Sesekali mereka melakukan aksi propaganda di tingkat Dewan Keamanan atau Dewan Gubernur dan mengulangi tuntutan yang sama, yang tidak memiliki dasar hukum maupun konsensus di Dewan Keamanan.”

Dia menyimpulkan, pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa dan hanya merupakan tindakan propaganda yang berulang dari Amerika, Inggris, dan Prancis.