Abdul Ilah Hajar Kritik Keras Kinerja Buruk dan Kebungkaman Dewan Keamanan PBB dalam Isu Yaman
POROS PERLAWANAN – Kanal berita al-Masirah dalam laporannya membahas kinerja DK PBB terkait isu Yaman, serta menyinggung kebijakan dan sikap Inggris dan anggota DK PBB lainnya.
“DK PBB sejalan dengan kepentingan internasional melanjutkan transaksi dengan musuh-musuh Yaman dan blokade yang telah dibuat di sekeliling rakyat Yaman selama 7 tahun. Masalah Yaman adalah sebuah krisis kemanusiaan besar, namun para anggota DK PBB berbicara dengan narasi manajemen krisis,” tulis al-Masirah, dilansir Fars.
“Pekan lalu, DK PBB mengadakan rapat tentang masalah Yaman. Anggota Tetap dan Tidak Tetap DK PBB menyimak penjelasan Utusan Khusus PBB di Yaman dan Staf Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan. Dalam dua rapat arahan tersebut, DK PBB meminta dari semua pihak konflik untuk membatasi perputaran kekerasan dan mencegahnya meluas ke seluruh Kawasan. Hal ini membuat cemas Inggris dan mendorong negara ini tetap memegang isu Yaman di tangannya agar bisa dikelola seperti yang diiinginkannya,” imbuh al-Masirah.
Penasihat Ketua Dewan Tinggi Politik Yaman, Abdul Ilah Hajar dalam wawancara dengan al-Masirah mengatakan, rapat bulanan DK PBB mirip sebuah model ulangan untuk menutup-nutupi konflik di Yaman. Selain itu, katanya, perkembangan Yaman saat ini tidak berjalan di bawah pengaruh kebijakan DK PBB, Piagam PBB, dan Resolusi 2216.
Hajar menegaskan, penahanan kapal-kapal, penutupan bandara Sanaa bagi rakyat Yaman, dan semua tindakan yang menargetkan bangsa Yaman secara sistematis adalah perbuatan yang melanggar hukum internasional.
“Jika Anda mengkaji kebijakan-kebijakan DK PBB, ia tidak melegitimasi perang dan tak pernah mengizinkan perang dalam pasal apa pun. Namun terkait masalah Yaman, DK PBB hanya bungkam terhadap perang dan blokade Yaman; kebungkaman yang memungkinkan terjadinya penjualan senjata. Kekuatan-kekuatan Barat tidak pernah menghormati bangsa-bangsa Arab dan Islam, mulai dari isu Palestina, perang Irak-Iran, hingga isu Suriah dan Libya, dan kini isu Yaman,” tandas Hajar.
