Akhirnya Macron Akui Prancis Bantai dengan Keji Warga Aljazair
POROS PERLAWANAN – Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada Sabtu 16 Oktober menyatakan bahwa tindak represif polisi Prancis terhadap para pengunjuk rasa Aljazair di Paris pada dekade 60 adalah “kejahatan tak termaafkan”.
Dinukil Fars dari Reuters, Kantor Kepresidenan Prancis dalam statemennya menyatakan unjuk rasa warga Aljazair dibubarkan dengan cara biadab, keras, dan berdarah. Dalam unjuk rasa tersebut, sekitar 12 ribu warga Aljazair ditangkap. Puluhan orang tewas dan banyak lainnya yang terluka.
Macron hadir dalam upacara peringatan di barat Paris, tempat sebagian warga Aljazair memulai unjuk rasa mereka beberapa dekade lalu. Dalam statemen Istana Elysee disebutkan, ”Macron telah mengakui kebenaran. Kejahatan yang dilakukan malam itu atas perintah Maurice Papon tidak bisa dibenarkan oleh Prancis.”
Pembunuhan massal ini disangkal atau disembunyikan para pejabat Prancis selama bertahun-tahun. Upacara untuk memperingati insiden ini diadakan pertama kali pada tahun 2001 silam oleh Wali Kota Paris.
Pada tanggal 17 Oktober 1967, aparat kepolisian atas perintah Kepala Polisi Prancis, Maurice Papon menyerang 25 ribu pengunjuk rasa Aljazair. Jumlah akurat korban tewas tidak pernah diketahui. Namun sebagian sejarawan menyebut jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 200 orang.
Peringatan tahun ini diadakan di tengah memanasnya hubungan diplomatik antara Aljazair dan Prancis. Beberapa waktu lalu, Aljazair memanggil pulang Dubesnya dari Paris. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Macron, yang berkata bahwa “para penguasa Aljazair menulis sejarah penjajahan berdasarkan kebencian terhadap Prancis”.
PM Aljazair, Ayman bin Abdurrahman menanggapi statemen Macron dengan berkata, ”Aljazair jauh lebih besar dari segala ucapan yang bertujuan melemahkan sejarah dan akar-akarnya.”
Aljazair dijajah oleh Prancis selama 132 tahun. Negara di utara Afrika ini berkali-kali menuntut agar Paris meminta maaf atas semua kejahatan tak berperikemanusiaannya selama era penjajahan. Namun tuntutan ini tidak pernah dipenuhi oleh Prancis.
