Aliansi al-Fath Desak Pemerintah Irak Jelaskan Kontradiksi Soal Hengkangnya Tentara AS
POROS PERLAWANAN – Anggota Aliansi al-Fath Irak, Muhammad al-Baldawi menanggapi pernyataan Komandan CENTCOM Kenneth McKenzie yang dirilis Kamis lalu.
Diberitakan Fars, al-Baldawi dalam wawancara dengan al-Maalomah meminta Pemerintah Irak memberi penjelasan soal kontradiksi antara statemen Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim al-Aaaraji dan McKenzie terkait keberadaan Tentara AS.
“Statemen McKenzie bertentangan dengan pernyataan al-Aaraji. Penegasan McKenzie soal berlanjutnya eksistensi 2.500 serdadu AS di Irak menunjukkan bahwa dia tidak berkomitmen dengan kesepakatan Baghdad-Washington soal hengkangnya Tentara AS dari Irak hingga akhir tahun ini,” kata al-Baldawi.
Ia menilai, keberadaan Tentara AS di Irak tidak berguna. Selain itu, Tentara AS bertanggung jawab atas penyerangan ke basis-basis pasukan keamanan Irak dan al-Hashd al-Shaabi selama operasi pembebasan, pemberian informasi dan logistik kepada ISIS, keterlibatan nyata dalam serangan di bandara Baghdad, dan teror terhadap para panglima penumpas ISIS.
Al-Aaaraji pada Kamis lalu secara resmi mengumumkan, misi militer Pasukan Koalisi AS di Irak telah berakhir.
“Hari ini kami telah menyelesaikan tahap akhir perundingan dengan Koalisi Internasional yang telah dimulai sejak tahun lalu. Kami secara resmi mengumumkan berakhirnya misi militer Koalisi Internasional dan hengkangnya mereka dari Irak. Hubungan dengan Koalisi dalam bidang pelatihan, konsultasi, dan pemberdayaan masih terus berlanjut,” kata al-Aaraji.
Kendati begitu, Komandan CENTCOM di hari yang sama mengatakan, AS akan mempertahankan 2.500 serdadunya saat ini hingga beberapa waktu mendatang di Irak. Ia juga mengklaim, ada kemungkinan milisi dukungan Iran akan meningkatkan serangan terhadap personel AS dan Irak.
Dalam wawancara dengan Associated Press, McKenzie mengklaim bahwa meski Tentara AS tidak lagi mengemban misi militer di Irak, namun mereka akan tetap memberikan dukungan udara dan bantuan militer lain kepada Pemerintah Irak untuk menghadapi ISIS.
