Rasisme dan Diskriminasi itu Tradisi Amerika dan Eropa, Kesetaraan Hanya Sebatas Ilusi bagi Kalangan Kulit Hitam dan Berwarna

POROS PERLAWANAN – “Aku tidak bisa bernapas” bukan lagi sekadar teriakan seorang warga negara kulit hitam Amerika yang baru-baru ini terbunuh, tetapi lebih merupakan slogan pandemi rasis yang melanda Amerika dan mengekspresikan sifat diskriminatif dan eksklusif dari orang kulit berwarna.

Pembunuhan George Floyd, seorang Afro-Amerika, di kota Minneapolis pada 25 Mei mengekspos isu rasisme di Amerika Serikat yang oleh pengacara korban disebut sedang dilanda pandemi rasis.

Pemungutan Suara, yang diadopsi pada tahun 1965, telah menghapus apartheid setelah serangkaian protes di negara-negara bagian selatan, yang berpuncak pada rapat umum besar-besaran di Washington dan pidato terkenal pemimpin kulit hitam Martin Luther King, “Saya punya mimpi,” waktu itu.

Terlepas dari adopsi undang-undang yang mengkriminalisasi diskriminasi rasial, orang kulit hitam di Amerika Serikat tetap dalam status sosial yang rendah mengingat kondisi sosial mereka di bagian bawah garis kesetaraaan dan rehabilitasi yang buruk, tinggal di lingkungan marjinal, di gedung-gedung usang dan luput dari layanan sosial, kejahatan yang meluas, juga prevalensi obat.

Situasi ini mendorong Amerika Serikat mengadopsi hukum tindakan positif untuk kepentingan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, terutama kaum kulit hitam, tetapi fakta menunjukkan situasi berbeda.

Hubungan sosial antara orang kulit putih dan kulit hitam hampir tidak ada. Universitas Howard, misalnya, di Washington DC, tetap menjadi tempat yang diperuntukkan bagi orang kulit hitam Amerika, khususnya orang asing dari Afrika.

Semua kelompok kulit hitam yang berimigrasi ke Amerika secara terpaksa bekerja dan diam diperlakukan seperti hewan, dipaksa bereproduksi seperti hewan bereproduksi, dan dipisahkan dari keturunan dan istrinya ketika dijual atau karena kebutuhan ekonomi.

Perbudakan kulit hitam adalah jenis perbudakan paling parah yang dikenal umat manusia karena tidak mengenali orang kulit hitam dengan kemanusiaannya, dan menganggapnya sebagai setengah antara manusia dan binatang.

Cukuplah membaca literatur pada masa itu dari tulisan orang Amerika, untuk mengetahui kengerian tragedi kulit hitam itu. Salah satu literatur terkenal adalah karya Tony Morrison, yang meraih Hadiah Nobel.

Pada tahun 1996, sebuah buku, Overdue, diluncurkan oleh Samuel Huntington “Who We Are”, mengkritik kebijakan imigrasi yang akomodatif atau terbuka yang akan melemahkan homogenitas Amerika Serikat, karena masyarakat yang sehat menurut Huntington adalah mereka yang memiliki kerukunan etnis. Isi buku ini kembali dipopulerkan saat pemilihan Trump, dan secara gamblang pemerintahannya mengadopsi petunjuk yang terkandung di dalamnya.

Kasus Floyd bukan kali pertama. Enam tahun lalu, Eric Garner, seorang bocah lelaki meninggal karena menjual rokok di jalan-jalan New York, dalam kondisi yang mirip dengan Floyd. Seorang petugas keamanan telah menekan lehernya sampai dia berhenti bernapas. Kasus ini menghilang pada saat itu, tidak seperti kasus Floyd, karena kasus Floyd didasarkan pada konteks ketika Pemerintah AS tampak lalai dalam pengelolaan krisis Corona, struktur kesehatan yang buruk dan korban tinggi dari kelas lemah, yang angka itu mencapai tiga kali proporsi orang kulit putih, juga tentang pengangguran, karena menyentuh angka hampir 40 juta orang.

“Infeksi” Floyd juga terjadi di Prancis dan membunuh bocah lelaki, Adama Traore, pada tahun 2016 dalam keadaan mencurigakan. Bocah itu bukan bocah pertama yang mati di tangan keamanan Prancis. Seorang petugas keamanan di kota Tor menembak seorang bocah kulit hitam yang dibelenggu pada tahun 2015, dan kasus itu ditutup karena petugas itu dalam pembelaan hukum.

Pada tahun 2005, aparat keamanan menyebabkan terbunuhnya dua lelaki kulit hitam, yang memicu kemarahan beberapa kota di Prancis dalam protes besar-besaran dengan kerusuhan dan kebakaran, sebagai ungkapan kemarahan.

Fenomena tersembunyi telah menguap, yang oleh beberapa pemikir objektif disebut radikalisme keamanan. Artinya, penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran dan migran.

Kurang dari sebulan yang lalu, seorang wanita Prancis asal Aljazair melayangkan kritik dalam program TV Prancis tentang perlakuan pihak keamanan terhadap orang-orang non-kulit putih. Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner, hanya menanggapi dengan tweet dan menyangkalnya sebagai klaim palsu kewarganegaraan Prancis asal Aljazair.

Di Jerman, dua polisi melepaskan tembakan di sebuah kafe yang sering dikunjungi oleh orang Turki di Hanau pada bulan Februari tahun lalu dan sembilan orang terbunuh. Ini adalah potret sebagian besar negara-negara Eropa yang terasuki Islamofobia.

Disadur dari ‘Al-Unsuriyah hiya al-Asas
Penulis: Hassan Ouried
Sumber: alsahifa